Tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (11/11), menyerahkan sejumlah dokumen terkait Sisminbakum ke Kejaksaan Agung. Dia berharap dokumen itu dimasukkan dalam berkas perkara sebagai barang bukti.

Menurut Yusril, dokumen itu menunjukkan, sebelum Mei 2009, biaya akses Sisminbakum bukanlah merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena bukan PNBP, sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Dengan demikian, ia tidak seharusnya dijadikan tersangka dalam kasus itu.

Desakan publik agar DPR mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri mulai didengar wakil rakyat. Setelah beberapa fraksi menyetujui moratorium, sebagian anggota DPR memilih menunda keberangkatan ke luar negeri.

Emas adalah emas, loyang akan tetap loyang. Apabila Mahkamah Konstitusi emas, isu suap akan menguap bersama angin (Kompas, 25/10).

Refly Harun menulisnya dan Mahfud MD sebagai Ketua MK menanggapinya dengan membentuk tim investigasi. Refly yang menulis artikel ”MK Masih Bersih?” ditunjuk sebagai ketua tim. Apakah pilihan ini dilakukan untuk benar-benar mengungkap mafia di tubuh MK? Bisa jadi ya, atau sebaliknya sekadar untuk menyelamatkan wajah MK.

Penghargaan atas liputan wartawan dalam lingkungan kepolisian hendaknya tidak diwujudkan dengan pemberian amplop berisi uang. Penghargaan bisa diberikan dalam bentuk lain yang mendidik dan bermartabat.

”Tidak perlu menyediakan amplop, apalagi bagi media-media besar. Saya justru sering diberi amplop oleh stasiun-stasiun televisi kalau datang menjadi pembicara,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan dalam seminar ”Mewujudkan Komunikasi Efektif dengan Media Massa” di Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri, Jakarta, Kamis (11/11).

Pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali menyisakan cerita lain yang sama sekali jauh dari dunia tenis. Cerita lain tersebut terkait kehadiran seorang penonton mirip tersangka mafia pajak, Gayus HP Tambunan.

Konferensi Meja Bundar Forum Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) diminta mengevaluasi kembali sertifikat "lestari" yang dikeluarkan kepada 13 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di di Indonesia. Pasalnya, ada sejumlah dugaan pelangggaran HAM, lingkungan, serta aturan hukum yang berlaku. Ditemukan pula indikasi korupsi dalam perijinan operasi perkebunan.

Upaya pelemahan terhadap lembaga pemberantasan korupsi tidak hanya dialami oleh KPK di Indonesia. Di sejumlah negara, pelemahan komisi independen antikorupsi juga terjadi.

Komisi Antikorupsi yang independen dan memiliki kekuasaan penyidikan dan penuntutan, mengalami banyak ancaman pelemahan dan pembubaran.

Press Release untuk Konferensi Internasional Anti Korupsi atau Internasional Anti Corruption Conference (IACC) ke-14
 

Tim investigasi internal di Mahkamah Konstitusi akan merahasiakan pergerakan mereka selama sebulan memeriksa saksi. Tim ingin menjaga independensi dengan menghindari pemantauan dan intervensi pihak lain, termasuk dari pimpinan MK.

”Jika tim harus mengeluarkan biaya, akan memakai uang sendiri, baru kemudian di-reimburse (bayarkan kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini supaya tidak teridentifikasi ke mana tim pergi dan siapa saksi yang didatangi tidak diidentifikasi pihak lain,” ujar juru bicara tim, Saldi Isra, seusai rapat tim di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/11).

Tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi bersikukuh dengan jawaban, permohonan praperadilan dalam kasus penerima cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2004 dinilai salah alamat dan di luar materi praperadilan. Pemilihan itu dimenangi Miranda S Goeltom.