Pengamat militer dari Propatria Institute, Hari Prihartono, mengakui, tak tuntasnya proses pengalihan bisnis yang sebelumnya milik Tentara Nasional Indonesia sudah diduga sejak awal. Hal ini terkait dengan strategi yang dipilih dalam pembuatan regulasi Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diundangkan.

Menurut Hari, Selasa (15/3) di Jakarta, tindakan yang bisa diambil saat ini adalah mengembalikan persoalan itu pada TNI. Namun, harus diingatkan, ketika tentara disuruh mengelola bisnis, kenyataannya banyak yang rugi.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, Rabu (16/3), menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan indikasi korupsi pada pembangunan gedung baru DPR. Mereka minta KPK menghentikan sementara proses pembangunan gedung itu.

”Kami mendesak kepada KPK supaya melakukan penyelidikan yang dikatakan akan dilakukan KPK dan juga menyarankan KPK meminta untuk sementara menghentikan dahulu proses pembangunan gedung senilai sekitar Rp 1,1 triliun itu,” kata Ray Rangkuti, Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia.

The phenomenon of corruption goes deep into the very nature of power in Indonesia.
(Richard Robison; The Rise of Capital, 1986)

1. Pembangunan gedung baru DPR didasarkan atas argumentasi yang sarat dengan kebohongan. Setidaknya terdapat 4 kebohongan yang dilakukan DPR;

Pembongkaran kasus korupsi butuh keberanian luar biasa.

Menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang baru, Inspektur Jenderal Untung S. Radjab berjanji akan memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus korupsi.

"Jelas kasus korupsi mendapat perhatian khusus," kata dia saat pertama kali berkantor di Markas Polda Jawa Timur kemarin. Untung menggantikan Irjen Badroddin Haiti sebagai Kepala Polda Jawa Timur.

Lima tersangka kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Berkas pemeriksaan kelima tersangka itu sudah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bupati Subang Eep Hidayat yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi upah pungut pajak Kabupaten Subang, Selasa (15/3), kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama massa pendukungnya. Setelah berdialog dengan pihak kejati di halaman kantor kejati, Eep memutuskan pergi dengan cara melompati pagar besi kantor kejati setinggi 1,5 meter, karena pintu masuk utama dijaga polisi.

Pengusaha Ary Muladi, terdakwa kasus penyuapan dan merintangi penyidikan, menyatakan Anggodo Widjojo pernah memintanya untuk kembali ke berita acara pemeriksaan awal di kepolisian saat ia ditahan polisi. Anggodo, terpidana dalam kasus penyuapan dan merintangi penyidikan, bersama Eddy Sumarsono, Selasa (15/3), menjadi saksi dalam persidangan Ary di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menyangkut produktivitas legislasi, DPR periode 2009-2014 mengulang kesalahan setahun pertama DPR periode 2004-2009. Pada tahun 2010, DPR dan pemerintah menuntaskan 16 rancangan undang-undang. Sementara pada 2005 hanya 14 RUU yang bisa diselesaikan.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/3), kinerja legislasi DPR sangat kontras dengan fungsi pengawasan yang terlihat masif. Tercatat DPR sudah membentuk 32 panitia kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Senin (14/3), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Bupati Langkat, Sumut, tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 98,7 miliar.