Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi karena tak juga berhasil menemukan Nunun Nurbaetie, orang yang diduga mengalirkan cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. "Sampai hari ini, kok pemberi suapnya tidak tertangkap juga," ujarnya dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Lembaga PDIP di Jakarta kemarin.

Mahkamah Agung menetapkan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi menggantikan Arsyad Sanusi. Anwar dipilih dalam rapat pimpinan MA pekan lalu. "Nama Anwar Usman diajukan ke tingkat Presiden," kata juru bicara MA, yang juga Ketua Muda Pengawasan MA, Hatta Ali, dalam pesannya kepada wartawan kemarin.

Saat ini Anwar menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA. Anwar menyisihkan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Irfan Fachruddin.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan Bupati Subang Eep Hidayat yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi upah pungut tahun 2005-2008, di Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/3). Pada Senin kemarin, tim penyidik Kejati Jabar melimpahkan berkas dan tersangka Eep ke penuntut umum Kejati Jabar.

Kepala Kejati Jabar Soegiyanto mengatakan, keputusan untuk menahan Eep muncul setelah melihat gelagat tersangka yang senantiasa berkelit dari pemeriksaan. Setelah tiga kali dipanggil dan mangkir, pihaknya mengeluarkan perintah penahanan.

Kepala Pemegang Kas Kabupaten Langkat Buyung Ritonga mengakui diperintahkan mengucurkan dana kas daerah Kabupaten Langkat oleh Syamsul Arifin saat menjabat Bupati Langkat. Itu dikatakan Buyung, saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) itu dalam dugaan korupsi penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat 2000-2007, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/3).

Kepolisian siap memberi bantuan hukum kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Susno Duadji. Tawaran bantuan hukum itu dinilai merupakan kehendak yang baik dari Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Susno Duadji, Henry Yosodiningrat, di Jakarta, Senin (28/3). ”Pak Susno pernah menghubungi saya melalui telepon dan memberitahukan bahwa pimpinan Polri telah melakukan pertemuan dan mau memberikan bantuan hukum,” kata Henry.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meminta pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengkajinya kembali. RUU Antikorupsi itu bisa cacat metodologis, jika tidak didahului survei publik dan telaah kritis berbagai kalangan.

Hal itu diungkapkan Busyro kepada pers setelah memberikan kuliah umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin (28/3).

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menuturkan, DPR akan menolak usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen, yaitu agar Badan Intelijen Negara berhak menangkap dan memeriksa seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana tertentu tanpa disertai surat perintah dan keterangan.

Rilis Media
Dalam kondisi pemberantasan korupsi yang melemah dan keraguan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi Pemerintahan SBY, sebuah Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) versi Pemerintah justru sedang disiapkan. Dilihat dari isi RUU, dokumen yang sedang berada di tangan Presiden ini sangat mengkhawatirkan untuk pemberantasan korupsi. Bahkan tidak berlebihan RUU Tipikor ini akan menjadi ancaman bagi upaya pemberantasan korupsi dan nyaris menghilangkan semangat extraordinary/luar biasa pemberantasan korupsi.
 

Banyak kelemahan, ICW menolak Rancangan Undang-Undang Tipikor.

Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya sembilan kelemahan dalam draf Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang kini berada di tangan Presiden. Temuan itu, menurut lembaga ini, semakin membuktikan bahwa agenda pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mimpi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Semarang, dan Surabaya sudah tidak dibintangi lagi. Artinya, daftar isian tersebut sudah siap dicairkan. "Sekarang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan," kata Herry di kantornya akhir pekan lalu.