INDONESIA tengah menghadapi ujian berat di tengah gempuran tiga tantangan besar: pemberantasan korupsi, kualitas demokrasi, dan dampak krisis iklim. Tiga tantangan besar ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, namun saling berkaitan dan memperburuk satu sama lain.
Baca selengkapnya dalam Zine Volume 3
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPU tidak memberikan cukup ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penghitungan suara Pilkada 2024. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kecurangan berupa manipulasi suara yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilihan.
Klub Jurnalis Investigasi (KJI) merupakan wadah kolaborasi antikorupsi lewat liputan jurnalistik investigasi yang terbentuk sejak tahun 2019. Sebagai sebuah kolektif, kelompok jadi salah satu upaya publik dalam membongkar skandal dugaan korupsi, kejahatan pejabat publik, sekaligus kampanye antikorupsi lewat pendekatan pengungkapan kasus yang terkait kepentingan publik. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2024 KJI meluas ke beberapa daerah dan berdampak
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maraknya kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 yang terkait kasus korupsi.
Politik elektoral, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah, hanya sekadar formalitas demokrasi untuk mencari perpanjangan tangan kekuatan bisnis yang mengendalikan kebijakan. Ini tergambar dalam rangkaian Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah serentak. Hampir seluruh calon yang bertarung dalam proses elektoral tersebut didukung sepenuhnya oleh pebisnis ekstraktif, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak akan pernah bebas dari konflik kepentingan.
Lapangan Merdeka adalah alun-alun yang merupakan landmark bersejarah Kota Medan. Lapangan seluas 4,88 hektare ini lekat dengan sejarah Kota Medan sejak era kolonial.
ICW memberikan catatan terhadap laporan dana kampanye Pilkada 2024. Laporan kami nilai tidak transparan, mempersempit ruang pengawasan publik, dan terindikasi tidak jujur, sehingga membuka ruang pendanaan gelap dalam kontestasi pilkada.
Pada 27 November 2024, sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan menentukan siapa yang akan menahkodai daerah mereka selama lima tahun ke depan. Pada masa pergantian pemimpin ini, penting untuk memastikan bahwa para kandidat yang berkontestasi adalah orang-orang dengan rekam jejak yang bersih, memiliki gagasan konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerahnya, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Setelah melalui tahapan seleksi yang panjang, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki nahkoda baru. Alih-alih sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kontestasi pemilihan Pimpinan KPK berujung anti klimaks dan amat sangat mengecewakan.
