Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Selama masa PSB (Penerimaan Siswa Baru) tahun ajaran 2010/2011 ICW, APPI dan masyarakat sipil lain telah menerima pengaduan dan pantauan kasus sebanyak 46 kasus. Dari 46 kasus tersebut kasus terbanyak adalah pungutan liar. Sekolah dengan berbagai alasan telah menggunakan momen PSB untuk menarik pungutan dari berbagai siswa. Pungutan tersebut antara lain untuk uang pendaftaran, uang bangunan, seragam, buku pelajaran dan lain sebagainya.

Bersama jaringan kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan di 12 provinsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka posko pengaduan proses penerimaan siswa baru (PSB). Posko ini merupakan sumber informasi dan pengaduan bagi orang tua siswa, sekaligus menyediakan bantuan advokasi kepada orang tua siswa yang menghadapi kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas adalah empat tahun. Putusan ini ditegaskan dalam sidang pleno pembacaan putusan atas pengujian UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Senin (20/6/2011).

Penyidik tidak dapat mengajukan dua tersangka ke meja sidang sebelum audit selesai. Sedangkan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan kesulitan menghitung kerugian korupsi pengadaan fasilitas laboratorium dan alat pendidikan di kampus Akademi Pariwisata (Akpar) Makassar. Pasalnya, terdapat pekerjaan yang tidak tercantum, tapi dilaksanakan dalam proyek anggaran 2009 itu. "Ada pemasangan instalasi listrik yang tidak direncanakan. Itu yang tidak tercatat dalam proyek ini," kata Iman Achmad Nugraha, Kepala Bidang Investigasi, saat dihubungi kemarin.

Memasuki hari ke-20, sudah 127 orang mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Achmad Ubbe, sekretaris panitia seleksi calon pemimpin KPK, jumlah itu masih bisa bertambah pada hari terakhir pendaftaran. "Pendaftaran ditutup pada Senin ini. Ada kemungkinan jumlah pendaftar membeludak," ujar Achmad saat dihubungi, Sabtu lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Jasin mengatakan KPK segera menggelar rapat untuk membicarakan kesediaan Ketua Tim Pencari Fakta Partai Demokrat, Jafar Hafsah, untuk memberi keterangan soal dugaan aliran dana suap wisma atlet SEA Games. "Akan kami rapimkan (gelar rapat pimpinan) dulu," kata Jasin melalui pesan pendek kemarin.

Setelah Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin, satu lagi politikus Partai Demokrat menjadi sorotan, yakni Max Sopacua.

Kemarin Firman Wijaya, pengacara terpidana kasus pengadaan alat roentgen, Syafii Muhammad, mengungkapkan kembali keterlibatan mantan presenter itu. Dia juga mempertanyakan kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar kasus korupsi itu.

"Saya tidak melihat keseriusan KPK menuntaskan kasus ini. Terlihat sekali penanganannya tidak transparan," kata Firman kemarin.

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja menetapkan syarat untuk calon yang pantas duduk di KPK. Namun, bagi pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, calon pimpinan KPK haruslah sosok yang berani melawan kemauan Kepala Negara.

“Pimpinan KPK harus mempunyai nyali. Bukan hanya keberanian, tapi bisa nggak menghadapi kepala negara?” kata Ikrar dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pimpinan KPK yang Berani’ di Restoran Bumbu Desa, Jl Raya Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/6).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati melaporkan tiga pimpinan Banggar ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena merasa keberatan hasil rapat pengaduan tertutup tentang dirinya tidak ditembuskan kepadanya, tapi malah tersebar ke publik.

’’Saya sudah menyurati melalui kuasa hukum saya ke BK untuk melaporkan pengaduan dan keberatan terhadap tiga pimpinan Banggar. Mereka menerima rapat pengaduan tertutup tentang saya, tapi hasilnya tidak menembuskan ke saya pribadi tapi justru tersebar ke publik,’’ ujarnya usai diskusi di Jakarta, kemarin.

Empat aktivis antikorupsi asal Indonesia terancam tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless). Pasalnya, paspor mereka ditahan oleh Pemerintah Singapura saat sedang berupaya mencari keberadaan Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti di negera tersebut.

Nazaruddin saat ini berstatus saksi dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang dan kasus revitalisasi sarana pendidikan di Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas.