Ternyata bukan hanya 14 perusahaan migas yang menunggak pajak seperti disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 33 operator yang bandel membayar kewajibannya kepada negara.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menuturkan, perusahaan migas itu tidak hanya berasal dari asing. Beberapa bahkan kontraktor migas lokal. “Ada perusahaan mayoritas asing iya, perusahaan lokal iya. Pertamina iya. Pertamina dan BUMD Riau,” kata Firdaus saat jumpa pers di kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (18/7).

Terpidana kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan membantah jika uang sebesar  Rp 925 juta yang diterima dari konsultan pajak PT Metropolitan Retailmart, Roberto Santonius adalah suap. Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menegaskan uang tersebut merupakan pinjaman.

Status hukum 17 rekening milik perwira Polri yang dinilai tidak wajar kini menjadi perdebatan. Komisi Informasi (KI) Pusat melalui putusannya yang dibacakan pada 8 Februari lalu menilai, informasi mengenai nama 17 perwira Polri pemilik rekening tak wajar dan besaran isi rekeningnya adalah informasi publik. Namun Markas Besar Polri menolak membuka rekening itu, dengan alasan membuka rekening yang berasal dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu dapat melanggar undang-undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melansir daftar 14 perusahaan migas penunggak pajak. Tidak berhenti sampai disitu, KPK dinilai harus segera menindaklanjuti temuan itu.

Kinerja aparat kepolisian lamban ketika menangani kasus-kasus korupsi, jauh berbeda ketika polisi bergerak cepat mengusut kasus terorisme. Masyarakat menuntut Kepolisian segera menyelesaikan sengkarut kasus korupsi dan pelanggaran HAM.

Maddo Ilham mengancam tidak akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Makassar, yang dijadwalkan hari ini. Terdakwa kasus hilangnya brankas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang belakangan diseret ke kasus korupsi itu menolak hadir dalam persidangan jika Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro tidak menghadiri panggilan sebagai saksi. "Klien kami mengaku akan walkout. Dia tidak mau jika mantan pimpinannya tidak mau datang," kata Franky Asirie, pengacara terdakwa, saat dihubungi kemarin.

Hampir semua pejabat Universitas Gadjah Mada bersama istri ngelencer ke Lombok dengan alasan membahas evaluasi seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Anggarannya menggunakan dana dari mahasiswa. "Ini kan pake uang mahasiswa, apalagi istri-istri ikut," kata seorang dosen UGM yang menolak disebutkan namanya kemarin.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menyetujui usul penghentian atau moratorium seleksi pegawai negeri, menyusul besarnya alokasi dana untuk gaji pegawai negeri di kabupaten/kota. "Saat ini yang harus dilakukan, peningkatan kinerja birokrasi yang sudah ada dan memanfaatkan yang sudah ada," kata Rustriningsih kemarin.

Menurut dia, pemerintah Jawa Tengah mengajak kabupaten/kota realistis memandang semakin banyaknya kebutuhan gaji pegawai.

Ketua Lembaga Kemitraan Pemberantasan Kejahatan Kabupaten Wajo Muhammad Asriadi meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat mengawal dan mengawasi penanganan kasus raibnya dana penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 271 juta untuk 52 kepala desa pada 2009 yang tengah ditangani Kepolisian Resor Wajo.

Asriadi mengatakan keraguan terhadap tuntasnya kasus itu cukup beralasan, mengingat orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Wajo, yakni Andi Witman Hamsah. Witman adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo