Pelan-pelan, sejumlah tuduhan yang dilontarkan oleh tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin, terhadap sejumlah koleganya di Partai Demokrat, mulai terbukti.

Nazaruddin sebelumnya menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, anggota FPD Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, serta anggota FPDIP I Wayan Koster, ikut menerima aliran dana suap wisma atlet.

Dia juga menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja menerima uang suap untuk meredam kasus tersebut.

Mimpi Dibesuk Gubernur

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan menolak eksepsi secara keseluruhan yang diajukan Bupati Tegal Agus Riyanto bersama tim kuasa hukumnya dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (27/7).

Penuntut umum menilai dakwaan yang diajukan sebelumnya sangat realistis termasuk uraian yang dinilai terdakwa tidak jelas dan tidak cermat. Jika terjadi perbedaan cara pandang, itu adalah sebuah hal wajar karena pada hakikatnya masing-masing pihak mencari kebenaran material.

Kejaksaan Agung memeriksa bekas General Manager Air Craft Procurement PT Merpati Nusantara Airlines Tony Sudjiarto kemarin. Dia diperiksa dalam kasus korupsi penyewaan dua pesawat Merpati. "Pemeriksaan Tony sebagai saksi," kata juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad.

Kasus PT Merpati bermula saat maskapai ini melakukan perjanjian penyewaan dua pesawat Boeing dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group Inc (TALG) pada 19 Desember 2006.

Kejaksaan Agung memperpanjang masa pencegahan dan penangkalan atas Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Awang dilarang bepergian ke luar negeri hingga enam bulan mendatang.

Jaksa Agung Muda Intelijen Edwin P. Situmorang mengatakan, jika tidak diperpanjang, masa pencekalan Awang yang diberlakukan sejak tahun lalu berakhir pada 29 Juli nanti.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja mengakui pernah menemui Muhammad Nazaruddin di sebuah restoran Jepang di Apartemen Casablanca, Jakarta Selatan. Pertemuan pada 2010 dengan bekas Bendahara Partai Demokrat itu berlangsung dua kali, sekitar Januari dan setelah Lebaran, pada September.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Argentina menyatakan keberadaan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di negeri itu masih dicari. "Kami gerak cepat menghubungi agen Interpol untuk koordinasi. Tapi sampai sekarang mereka katakan masih dicari keberadaannya," ujar Sekretaris Pertama KBRI Budhi Prihantoro ketika dihubungi via telepon kemarin.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan penanganan kasus Hambalang merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Secara menyeluruh kasus tersebut ditangani KPK," ujar Basrief saat dihubungi kemarin.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Demokrat, Angelina Sondakh, diduga pernah meminta jatah duit dari Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang untuk diteruskan kepada seseorang yang ia sebut "Ketua Besar". Hal Itu terungkap dalam percakapan BlackBerry Messenger yang data cloning-nya diperoleh Tempo. Percakapan terjadi pada 22 Juni 2010 dan 27 Juli 2010.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid kedua dalam rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memasuki tahun ketiga pada Oktober 2011. Namun hampir tak ada catatan peningkatan kinerja pemerintahan selama periode KIB kedua ini. Evaluasi yang disampaikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengungkapkan bahwa hanya kurang dari 50 persen instruksi presiden yang dilaksanakan oleh kementerian (7 Juli). Diakui atau tidak, hal ini membuktikan kabinet yang dibentuk Presiden tidak berjalan efektif.

Internal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanas. Satu sama lain meminta agar masing-masing diperiksa terkait tudingan M Nazaruddin.

Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta agar Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga termasuk nama yang akan diperiksa Deputi Pengawasan Internal KPK bersama Ade Raharja.Adapun Chandra M Hamzah dan M Jasin akan diperiksa Komite Etik KPK yang diketuai penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.