Gagal memangkas kewenangan KPK lewat revisi UU KPK, DPR nampaknya belum menyerah. Kini, DPR diam-diam kembali berusaha melemahkan KPK lewat Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Revisi Kitab Hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
“Draf RUU KUHAP dan KUHP ini bermasalah mulai dari proses pembuatan, sistematika penulisan, dan yang paling penting, isi dan kewenangan-kewenangan yang terdapat di dalamnya ,” ujar Tama Satrya Langkun dalam konferensi pers yang digelar Selasa (1/10) di kantor ICW, Jakarta.
Paradigma hutan Indonesia yang luas sudah saatnya ditelaah ulang, karena hal ini hanya mendatangkan manfaat ekonomi-politik bagi korporasi dan pemerintah, sementara bagi rakyat yang tinggal didalam atau dipinggiran hutan menjadi kutukan. Sejarah tata kelola-tata kuasa-tata produksi hutan Indonesia yang buruk menghantarkan negara ini menyandang predikat “sarang” kayu liar (illegal logging), selain juga memberikan predikat paralel ke Uni Eropa sebagai “penikmat” kayu liar.
Hallo,
Salam Anti Korupsi !
Untuk mendukung kegiatan anti korupsi yang dilakukan ICW di area publik secara berkala, kami ingin mengajak teman-teman yang memiliki kepedulian akan masalah korupsi di Indonesia untuk tergabung dalam Volunter “Sahabat Muda ICW” dan bersedia membantu secara temporer kegiatan-kegiatan ICW.
Tugasnya yaitu :
Membantu ICW dalam melaksanakan kegiatan kampanye, edukasi dan penggalangan dana di area publik.
Perkembangan industri saat ini menjadikan meningkatnya kebutuhan bahan baku salah satunya kebutuhan kayu. Akan tetapi kondisi tersebut didiiringi dengan pengawsan dan pengaturan sehingga terjadi pembalakan liar.
Dalam beberapa hari ini terjadi balas-berbalas pernyataan antara Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sebuah acara diskusi coffee morning Komisi Pemilihan Umum, pemimpin KPK menyampaikan data sebuah survei yang kemudian di beberapa media ditulis, ”Polri sebagai salah satu lembaga terkorup”. Tanggapan Kapolri, ”Kami menerima kritik dan bersedia berubah.” Sebuah respons positif. Namun, cukupkah komitmen lisan itu?
Perusakan makam Kyai Ageng Prawiropurbo atau biasa disebut Ndoro Purbo di Jl Kusumanegara, Yogyakarta merupakan perang budaya yang sekarang merebak di Indonesia. Oleh karena itu, jika kasus ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan makam para Wali yang menyebarkan syiar di tanah Jawa terancam perusakan oleh kelompok tak bertanggung jawab. Demikian diungkapkan KH Maman Imanulhaq, penggiat pluralisme dan Ketua Akar Djati, Cirebon, Kamis (19/9/2013).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013 sebanyak 329 orang. Selain itu ada 14 kabupaten dan kota yang membuka penerimaan sebanyak 1.354 CPNS, sehingga tersedia 1.683 formasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut Pandapotan Siregar menyatakan dalam penerimaan CPNS Pemprov Sumut formasi tahun 2013 ini, terdiri dari guru SLB, dokter spesialis, tenaga teknis dan pelatih olahraga. Sementara pemerintah kabupaten dan kota yang lain beragam formasinya.
Sidang perdana gugatan Koalisi Masyarakat Selamatkan MK atas keputusan presiden mengangkat Patrialis sebagai hakim MK, telah digelar minggu lalu (10/9) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur.
Agenda sidang adalah pembacaan gugatan,dihadiri perwakilan dari pemerintah selaku tergugat. Ada kejutan kecil di tengah sidang, kuasa hukum Patrialis Akbar tiba-tiba masuk dan menyatakan diri ingin bergabung dengan tergugat. Setelah ditanya ketua majelis hakim, pihak tergugat menyatakan kuasa hukum Patrialis boleh bergabung.
Kasus dugaan suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, hanya satu partikel kecil di antara banyak dugaan penyimpangan yang tak pernah terungkap. Namun, kasus ini dapat menjadi pintu masuk membongkar mafia migas tanah air.