pernyataan pers bersama dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi terkait Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi oleh Kejaksaan yang dilakukan di ICW pada 20 Oktober 2013

APAKAH institusi pertahanan dan keamanan kita rawan korupsi? Ya!

Publikasi hasil riset Transparansi Internasional (TI) tentang indeks risiko korupsi sektor pertahanan dan keamanan (hankam) yang diluncurkan Januari tahun ini menunjukkan hal itu. Secara kualitatif indeks ini mengategorikan kerawanan korupsi pada enam tingkat: sangat rendah (A), rendah (B), moderat (C), tinggi (D), sangat tinggi (E), dan kritis (F).

BPK telah selesai memeriksa dan mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2012. Namun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus terus didorong, diantaranya soal pengelolaan piutang negara. Jika tak diawasi serius, piutang negara bisa jadi celah rawan penyelewengan kekayaan negara.

Sidang lanjutan gugatan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hari ini (16/10). Koalisi YLBHI dan ICW sebagai penggugat menyerahkan bukti transkrip video pernyataan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang menyebutkan bahwa Patrialis Akbar tidak pernah diuji kelayakan dan kepatutannya (fit and proper test) untuk menjadi hakim konstitusi.

ICW bersama jaringan masyarakat, terutama Masyarakat Transparansi (MATA) Banten, tengah mengkaji politik bisnis perusahaan-perusahaan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah.  Dalam kurun waktu tiga tahun (2011-2013) di dua instansi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Bina Marga serta Tata Ruang Provinsi Banten, perusahaan milik keluarga Atut mendapat  52 proyek dengan nilai 723, 4 miliar.

Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan diri sebagai Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Inisiatif pencanangan layak diapresiasi meskipun hasilnya diragukan. Ketika WBK dideklarasikan, Awang Farouk, Gubernur Kaltim, masih berstatus tersangka dalam perkara korupsi, meskipun akhirnya penyidikan dihentikan pada tahun 2013.  Betulkah Kaltim sudah menjadi  Wilayah Bebas Korupsi (WBK)?

-Masyarakat Sipil Akan Kawal Penanganan Kasus korupsi  di Provinsi Kaltim-
Pernyataan Pers Bersama

Pada 22 Oktober 2012 lalu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendeklarasikan pencanganan Kaltim sebagai zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Inisiatif pencanangan Kaltim sebagai WBK meski layak diapresiasi meskipun hasilnya patut diragukan karena sejumlah alasan. Ketika WBK dideklarasikan, Awang Farouk, Gubernur Kaltim masih berstatus sebagai tersangka dalam perkara korupsi (meskipun akhirnya dihentikan penyidikan pada tahun 2013).