Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (9 Desember 2013) dan memperkenalkan jiwa antikorupsi pada remaja Indonesia, ICW (Indonesia Corruption Watch) bekerjasama dengan komunitas AYOFest (Indonesia Young Film Festival) serta didukung oleh YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mengadakan kegiatan “Festival Film Jujur 2013” yang merupakan festival film bagi remaja dengan tema antikorupsi. Festival ini diikuti oleh 10 tim remaja pembuat film dengan peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari SMU dan mahasiswa yang berasal dari Jakarta dan Surabaya.

Release

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menyita paksa dokumen laporan keuangan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) dan BOP (Bantuan operasional Pendidikan) beserta kuitansinya di SMPN 67 Jakarta pada 12 Desember 2013. Penyitaan ini dilakukan setelah pihak sekolah mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan dua kali himbauan PN Jaksel agar meyerahkan dokumen laporan keuangan kepada Indonesia Corruption Watch (ICW).

Walaupun perlawanan terhadap korupsi terus menerus digencarkan banyak pihak, namun ICW dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat 12 noda hitam pemberantasan korupsi sepanjang 2013. Berikut daftarnya.

Vonis bebas untuk Sudjiono Timan, buronan terpidana korupsi

DALAM sambutan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai lembaga yang ia pimpin sudah cukup berhasil dalam memerangi korupsi (9/12). Apa ukurannya dan apakah keberhasilan KPK seorang diri saja? Dua pertanyaan ini menarik untuk diselisik.

[Jangan sampai yang menang adalah yang akan jadi tersangka koruptor]

Indonesia Corruption Watch (ICW) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya politik uang menjelang pemlihan umum, yang akan digelar pada tahun 2014. Imbauan itu diterapkan lewat suatu kampanye.

"Secara prinsip ini soal pendidikan politik buat masyarakat sipil, buat voters. Kita adakan kampanye anti politik uang. Kita sudah mulai kampanye," kata aktivis ICW, Tama S. Langkun, Minggu 8 Desember 2013.

Berbagai kalangan terus mengecam dan menolak uji materi yang meminta BUMN dipisahkan dari keuangan negara. Nantinya, pemisahan ini membuat lubang korupsi di BUMN potensial semakin terbuka lebar, BUMN kebal dari audit BPK, dan segala kejahatan melibatkan BUMN tidak dapat dijerat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korsup – singkatan dari koordinasi-supervisi, adalah fungsi yang dijalankan KPK bersama kepolisian dan kejaksaan. Ia sama pentingnya dengan penindakan. Tapi hingga saat ini, pelaksanaan korsup belum optimal. Rupanya, isi Surat Kesepakatan Bersama yang mengatur korsup bermasalah.

“Dari ribuan kasus yang masuk ke KPK setiap tahun, Divisi Korsup KPK hanya punya enam orang petugas,” ujar Tama S. Langkun, peneliti ICW, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jumat (29/11) lalu.  

Mahkamah Konstitusi didesak jangan mengabulkan permohonan uji materi Forum Biro Hukum BUMN yang meminta BUMN dipisahkan dari keuangan negara. BUMN bisa makin jauh dari jangkauan pemberantasan korupsi. Apalagi jelang pemilu 2014, BUMN rawan dibajak untuk syahwat politik. Muka mahkamah pun jadi taruhan.