Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 7-11 September 2015

IN-DEPTH ANALYSIS

Babak Baru Korupsi Pengelolaan Dana Ibadah Haji

Proses persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana ibadah haji, semakin menarik. Pada tahap eksepsi, terdakwa Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menyebut nama Abdul Kadir Karding (31/8). Karding adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014.

Jull Takaliuang: Berjuang Untuk Keadilan

Tidak banyak yang mengenal sosok Jull Takaliuang. Aktivis perempuan dari Selawesi Utara, ini tidak menyangka akan terpilih oleh United Nation Development Program (UNDP) menjadi perwakilan Indonesia dalam menerima penghargaan dari N-Peace Award 2015, dalam kategori Untold Stories: Women Transforming their Communities.Nantinya penghargaan tersebut akan diserahkan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama delegasi aktivis dari berbagai negara pada tanggal 19-20 Oktober 2015 mendatang.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-10

POKOK BERITA:

Studi Komprehensif Korupsi Diperlukan

http://print.kompas.com/baca/2015/09/10/Studi-Komprehensif-Korupsi-Diperlukan

Kompas, Kamis, 10 September 2015

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-9

POKOK BERITA:

2 Kasus Korupsi di Karimun Ini Diserahkan ke PN Tipikor Tanjungpinang

http://batamnews.co.id/berita-6559-2-kasus-korupsi-di-karimun-ini-diserahkan-ke-pn-tipikor-tanjungpinang.html – Batam News, Rabu, 9 September 2015

Komisi III Tidak Perlu Bikin Pansus Pelindo

Jakarta, antikorupsi.org (09/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai isyarat pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi III dalam ‘membantu’ kerja kepolisian menyelesaikan kasus dugaan korupsi Pelindo II penuh muatan politis. Yang mendesak dilakukan adalah Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar harus memiliki target yang jelas untuk dapat menyelesaikan kasus ini sampai ke meja hijau. Sehingga tanpa pansus pun Bareskrim bisa menyelesaikan penyidikan kasus tersebut.

7 Pekerjaan Rumah Kabareskrim Baru

Jakarta, antikorupsi (8/9/2015)– Digantinya Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Bareskrim oleh Komjen Anang Iskandar menjadi harapan baru masyarakat sipil, khususnya dalam gerakan antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan tujuh pekerjaan rumah (PR) besar sebagai prioritas tugas Kabareskrim baru. Tujuh pekerjaan rumah kabareskrim baru tersebut tertuang dalam siaran pers ICW yang dikirim ke media masa tanggal 8 September 2015.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-8

POKOK BERITA:

Kasus Payment Gateway Bukan Korupsi

http://sp.beritasatu.com/nasional/kasus-payment-gateway-bukan-korupsi/95687

Berita Satu, Selasa, 8 September 2015

KPK, ICW, dan TII Pertajam Gerakan Antikorupsi Dengan Armenian CSO’s Anti-Corruption Coalition

Jakarta, antikorupsi.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi terbatas bersama empat perwakilan ArmenianYoungLawyers, Senin (7/9/2015) di Kantor KPK. Turut serta hadir Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparency International Indonesia (TII) sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen pada isu gerakan antikorupsi di Indonesia.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-7

POKOK BERITA:


Anang Dipilih sebagai Jalan Tengah

http://koran.tempo.co/konten/2015/09/05/381900/Anang-Dipilih-sebagai-Jalan-Tengah

TempoSabtu5 September 2015

Kabareskrim Harus Lakukan Gelar Perkara Kasus Kriminalisasi

Jakarta, antikorupsi.org – Kepala Bareskrim Mabes Polri Anang Iskandar diminta melakukan gelar perkara terhadap kasus yang melibatkan para penggiat antikorupsi. Jika tidak memenuhi syarat hukum maka polisi harus fair untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Subscribe to Subscribe to