Dua hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menangani banding kasus Abdullah Puteh, yakni Sudiro dan Husaeni Andinkasim, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tudingan Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK) tentang adanya indikasi penyimpangan/penyunata dana pos kesehatan satelit (Poskeslit) dan pemotongan jerih payah para tenaga medis yang bertugas di Poskeslit di Kabupaten Bieuen, tidak berdasar.

Dari berbagai sumber bacaan tentang korupsi, mungkin kita tidak akan mudah melewatkan begitu saja pandangan Wang Ansih, seorang pembaharu besar Cina di zaman lampau, yang mengatakan bahwa

Proyek pengadaan buku keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merugikan negara sebesar Rp 17 miliar ternyata melibatkan seorang penghubung (broker) antara perusahaan-perusahaan percetakan yang menjadi rekanan KPU dalam pengadaan buku dan KPU.

Kendati bekerja belum satu tahun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 sudah berteriak minta kenaikan tunjangan. Besarnya pun tidak tanggung-tanggung, dari semula pendapatan mereka Rp 28,3 juta per bulan ingin dinaikkan menjadi Rp 51,8 juta per bulan.

Pemeriksaan HR Nuriana, Selasa (19/7), berlangsung singkat. Kedatangan Nuriana ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hanya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) kasus korupsi dana kapling sebesar Rp 33,4 miliar.

Berkas dakwaan kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan tersangka mantan Direktur Bank Pelita Agus Anwar sedang disusun oleh tim jaksa di Kejaksaan Agung. Menurut rencana, tim jaksa di bagian tindak pidana khusus akan melakukan ekspose surat dakwaan pada pekan depan.

Dugaan adanya korupsi di Kantor KPUD Buol, Sulteng, semakin terkuak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol, sudah menemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana keuangan negara di lembaga penyelenggara pemilu itu.

Sepuluh anggota DPRD Ciamis aktif dan nonaktif yang menjadi terdakwa dalam kasus sidang APBD-gate Ciamis menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) ngawur. Tim kuasa hukumnya menilai tuntutan JPU tidak memenuhi semua unsur yang dituntutkan kepada terdakwa.

Pemerintah mengklaim Agus Anwar, buron kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) senilai Rp 1,9 triliun, masih berstatus WNI. Dari catatan kami, Agus Anwar belum melepas kewarganegaraan. Kami menolak permintaannya untuk menjadi warga negara Singapura. Ini instruksi langsung Menlu (Hassan Wirajuda, Red) sekitar delapan bulan lalu, kata Dubes RI di Singapura M. Slamet Hidayat saat dihubungi dari Jakarta kemarin.