Komisi Keuangan punya kewenangan mengubah rancangan anggaran, termasuk gaji Dewan Gubernur.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, menilai pemberantasan korupsi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama tahun 2005 masih sebatas pidato 35 kali tentang korupsi. SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Red) itu masih pidato soal korupsi dua kali kali seminggu atau dalam setahun ada 35 kali pidato soal itu, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena tak didukung kabinet dan departemen, katanya di Surabaya, Rabu (21/12).
Aliansi Peduli Kota (Sita) -- gabungan sejumlah LSM, antara lain Seknas Fitra, ICW, LBH Jakarta, Formappi, TII, dan MTI -- menyesalkan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 114/2005. Pergub itu dinilai melegalkan korupsi. Penghasilan anggota DPRD DKI jadi berlipat ganda.
Berikut adalah surat untuk Ketua MA, terkait dengan kelambatan pengeluaran salinan putusan kasasi perkara korupsi 43 mantan anggota DPRD Sumatera Barat.
Kejaksaan Negeri Karawang akan memeriksa para anggota DPRD Kabupaten Karawang terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pos biaya tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004.
Kegiatan anggota BURT DPR ke Kairo, Mesir dinilai sebagai kegiatan pemborosan uang negara. Seharusnya ke-15 anggota DPR itu lebih memperhatikan hubungan dengan konstituennya. Bukan dengan jalan-jalan ke luar negeri.
Ada sejumlah langkah menggembirakan di penghujung tahun ini dalam bidang penegakan hukum untuk wilayah bidang liputan Metropolitan. Pertama, dua Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bogor diganti hanya dalam selang waktu tiga bulan. Kedua, penetapan tersangka dan diikuti penahanan Komisaris Besar Irman Santosa dan Brigjen (Pol) Samuel Ismoko. Ketiga, dimulainya persidangan kasus dugaan korupsi di KPUD DKI. Dan keempat, penetapan Komjen (jenderal polisi berbintang tiga) Suyitno Landung sebagai tersangka.
Mantan Dirut PT Jamsostek Ahmad Djunaidi berkelit. Dia menyatakan tidak terlibat dalam korupsi di perusahaan BUMN itu. Alasannya, saat presentasi penawaran investasi surat utang bernilai miliaran rupiah, para direksi Jamsostek tidak hadir.