Antikorupsi.org, Jakarta, 1 September 2016 – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang layak disoroti. Sebabnya adalah persoalan seperti tingginya tingkat kemiskinan, korupsi, dan pembangunan bermasalah.

“Permasalahan itu lahir akibat tata kelola yang buruk,” kata Adnan dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Jakarta, Antikorupsi.org, 1 September 2016 – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Banten Bersih menyerukan penolakan terhadap praktik politik dinasti di Provinsi Banten. Praktik politik tersebut dinilai membahayakan proses demokrasi.

“Masyarakat Banten harus lepas dari bayang-bayang keluarga korup,” ujar aktivis Forum Banten Bersih, Beno Novit Neang dalam diskusi “Ancaman Kebangkitan Dinasti dan Pilkada Banten 2017”, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 31 Agustus 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Agustus 2016 – Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengatakan, sebanyak 378 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau tidak memiliki izin pelepasan kawasan.

“Dari 513 perusahaan, 378 tidak punya izin,” kata Made dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin, 29 Agustus 2016.

Perusahaan yang tak memiliki izin tersebut mengelola perkebunan sawit dalam kawasan hutan, atau berstatus ilegal. Luas perkebunan sawit yang berstatus ilegal mencapai 2.494.484 hektar.

POKOK BERITA:

“Ketua KPK Dukung Petisi Tolak Remisi Bagi Koruptor”

http://news.detik.com/berita/3287610/ketua-kpk-dukung-petisi-tolak-remisi-bagi-koruptor

Pandangan negatif publik terhadap masalah korupsi di tubuh kepolisian ditanggapi positif oleh Kapolri baru Tito Karnavian. Kapolri secara terbuka mengakui bahwa masih terjadi perilaku-perilaku koruptif di internal kepolisian. Bahkan, Kapolri sudah merencanakan beberapa tindakan pembenahan.

Polemik Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terus bergulir. 

POKOK BERITA:

“Calon Hakim Agung Dinilai Kurang Mumpuni”

POKOK BERITA:

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/29/404176/Birokrasi-di-Daerah-Paling-Korup

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Agustus 2016 – Sebanyak 183 Kepala Daerah menjadi tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. Hal itu didapat dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penanganan kasus korupsi.

“Paling banyak yang berjabatan Bupati,” ujar Peneliti ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta, Minggu 28 Agustus 2016. Berdasarkan pemantauan, selama tahun 2010 hingga Juni 2015, jumlah Bupati yang menjadi tersangka korupsi mencapai angka 110.

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Agustus 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi selama enam bulan pertama tahun 2016. Hasil pemantauan menemukan tunggakan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2016 mencapai 755 kasus.