Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji menegaskan, dikabulkannya gugatan pengusaha Darianus Lungguk Sitorus terhadap Menteri Kehutanan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak ada hubungannya dengan perkara korupsi dengan terdakwa Sitorus yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dua terpidana, Mulyana Wira Kusumah dan Captain Tarsisius Walla, mengajukan hak uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua terpidana ini mempersoalkan kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Mulyana mempersoalkan penyadapan dan perekaman yang dilakukan KPK tanpa izin Mulyana.
Demokrasi itu bukan sekadar dijaminnya kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik, serta penyelenggaraan pemilu secara reguler saja. Namun, demokrasi menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dan ini sudah menjadi bagian dari janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden sekarang.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin kembali batal menjadi saksi dalam sidang korupsi KPU di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Hamid kembali beralasan dirinya tidak bisa hadir karena harus mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang paripurna di DPR.
Pungutan atas siswa sekolah menengah atas negeri sudah banyak dilakukan di luar kesepakatan komite sekolah. Biaya daftar ulang siswa kelas II dan kelas III, misalnya, ditetapkan sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan semua pejabat pemerintahan dari golongan III melaporkan harta kekayaannya seperti yang berlaku pada pejabat penyelenggara negara. Sebab, menurut Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mereka biasanya menempati unit kerja yang sangat berperan penting, bahkan melebihi kepala bagiannya.
Ketua Komisi Kejaksaan Amir Hasan Ketaren memantau persidangan dugaan korupsi dengan terdakwa Komisaris Jenderal Polisi Suyitno Landung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Langkah ini ditempuh untuk menilai keaktifan jaksa untuk mempertahankan surat dakwaan. Pemantauan akan dijalankan terhadap semua persidangan, Tapi untuk tahap awal di kawasan Jabodetabek dulu, kata Amir. Hasilnya nanti akan direkomendasikan dalam bentuk laporan kepada Jaksa Agung.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin tidak pernah memerintah anggota KPU, Hamid Awaludin, memimpin rapat penentuan harga segel pemilu pada 14 Juni 2004. Sebab, penentuan harga segel wewenang Daan Dimara, yang telah ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan.
Berbagai kejanggalan timbul dalam proses penyidikan korupsi PLTG Borang. Untuk itulah Forum Masyarakat Peduli Listrik (FMPL) yang beranggotakan sejumlah LSM meminta KPK untuk mengawal kasus korupsi yang merugikan negara Rp 122 miliar ini.
