Penyuapan (bribery) dan penggelapan (embezzlement) yang dilakukan swasta, menurut Konvensi PBB Menentang Korupsi (UN Convention Against Corruption atau UN CAC), sekarang sudah dinyatakan sebagai pidana korupsi. Dalam hukum internasional, tidak hanya pejabat publik yang dapat dituduh melakukan korupsi, melainkan juga pejabat dari sektor usaha.
Gerakan pemberantasan korupsi mulai dipersoalkan. Upaya menciptakan Indonesia bersih korupsi itu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Pemberantasan korupsi dituding telah melanggar hak asasi manusia. Padahal, pada sisi lain, korupsi telah melanggar hak asasi rakyat dan menyengsarakan rakyat.
Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Taufiequrachman Ruki mengklarifikasi masalah pengusutan korupsi swasta dan juga amandemen UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Rencana penayangan koruptor buron di televisi ditanggapi dingin oleh Maria Pauline Lumowa, salah seorang tersangka pembobol BNI Kebayoran Baru senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Pauline, penayangan itu tidak efektif.
Masih ada beberapa misteri yang belum diungkap Puspom TNI-AD terkait kasus temuan ratusan senjata api di rumah almarhum Wakil Aslog KSAD Brigjen TNI Koesmayadi. Salah satu misteri itu adalah dana yang dipergunakan Koesmayadi untuk membeli ratusan senjata tersebut diambil dari bujeter atau nonbujeter.
Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa mengatakan, penarikan biaya perkara, baik untuk kasasi maupun Peninjauan Kembali, dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan. Ia menolak jika biaya perkara yang selama ini dibebankan kepada pihak pencari keadilan dikatakan tidak berdasarkan atau sama dengan pungutan liar.
Bagian Pembinaan Kejaksaan Agung tengah memproses pemberhentian sementara jaksa Cecep Sunarto dari jabatan fungsional jaksa maupun sebagai pegawai negeri sipil. Langkah ini dilakukan menyusul ditahannya Cecep oleh penyidik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di rumah tahanan Markas Besar Kepolisian Negara RI, Rabu (9/8) malam.
Keinginan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh agar para koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan bisa ditayangkan televisi dan dikemas seperti acara infotainment patut disikapi positif oleh berbagai kalangan yang sepakat dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Lima lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum di Jawa Tengah dan Jakarta menyatakan menolak pengangkatan Nana Juwana sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Asosiasi Penasihat Hukum Indonesia (APHI) akan mengajukan upaya hukum, seperti kasasi atau peninjauan kembali, atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKP3) Soeharto sah.
