Sebanyak 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan berkunjung ke Korea Utara pada 11-14 September.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh telah menyetujui berkas dakwaan kasus dugaan korupsi dalam perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton. Koreksi dari Jaksa Agung sudah selesai dan tidak ada perubahan, ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji di kantornya kemarin.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto kembali menegaskan bahwa berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Borang, Sumatera Selatan, dengan tersangka Direktur Utama PLN Eddie Widiono sudah lengkap.

Membingungkan. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Kehutanan, Nurmahmudi Ismail. Dia diperiksa perihal terbitnya surat keputusan pada 2000 tentang pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk menerbitkan surat izin pemanfaatan hasil hutan.

Pemerintah terus berupaya mendegradasi naskah Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi atau RUU KMIP usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila usulan DPR cenderung memberi keleluasaan pada publik untuk memperoleh informasi, pemerintah malah sebaliknya, cenderung mencantumkan sejumlah prasyarat.

Sebagian dana untuk operasional konsulat.

Men BUMN Sugiharto diminta lebih intensif memberantas korupsi di lingkungan BUMN dan kementerian yang dipimpinnya. Desakan itu disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Abdul Aziz di Jakarta kemarin.

Bantuan nasional maupun internasional untuk korban tsunami ke Aceh yang melimpah ruah ternyata bukan jaminan rehabilitasi bisa berjalan mulus. Distribusi bantuan kepada korban bencana mengalir tak jauh, hanya berputar-putar di lingkaran kecil, ibarat benang kusut yang justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Ini menunjukkan penyakit korupsi sudah tak lagi dilakukan Dewan saja, tapi sudah sampai di keluarga mereka.