Mantan Pejabat Depok Tersangka Korupsi

Saya hanya pelaksana.

Penyidik Kejaksaan Dituduh Memeras Saksi

Komisi Ombudsman Nasional Nusa Tenggara Timur dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan jaksa T.S. Hasibuan ke kantor kejaksaan tinggi setempat. Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur itu dituding memeras seorang saksi kasus ijazah palsu.

Kepala Imigrasi di Penang Dituntut 4 Tahun Penjara

Penuntut umum Wisnu Baroto menuntut Khusnul Yakin Payopo, terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian di Penang, Malaysia, empat tahun penjara. Wisnu menilai Kepala Subdirektorat Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia, itu terbukti melakukan korupsi dengan melakukan pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian. Terdakwa telah menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, ujar Wisnu membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Pembelian panser; Dephan Perlu Bertemu Komisi I DPR

Panitia Anggaran DPR mengingatkan Departemen Pertahanan untuk segera bertemu dan memberikan penjelasan rinci dan transparan apabila tetap berkeinginan mengadakan pembelian langsung 32 panser jenis VAB (Vehicule de l

Daan Laporkan Dugaan Sumpah Palsu Hamid

Daan Dimara, terdakwa kasus dugaan korupsi segel suara pemilihan umum, hari ini akan melaporkan Hamid Awaludin--koleganya saat di Komisi Pemilihan Umum--ke polisi. Anggota Komisi Pemilihan Umum itu melaporkan dugaan sumpah palsu Hamid saat memberikan kesaksian terhadap Daan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Diskriminasi Penegakan Hukum Masih Terjadi; Hanya Sedikit Eksekutif Jadi Tersangka

Kesan diskriminasi ataupun tebang pilih masih terasa dalam penanganan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diskriminasi mencolok terlihat dari jauh lebih sedikitnya eksekutif daerah yang dijadikan tersangka dibandingkan dengan anggota DPRD.

Jaksa Agung Minta Rusdi Ikuti Prosedur

Tanggapan atas nota keberatan sedang disiapkan.

Komisi Ingatkan Keras Sri Mulyani dan Fahmi Idris

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengirim surat peringatan kepada dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu agar segera menyerahkan laporan perubahan harta.

Kaban: Tertibkan Dana Reboisasi

Departemen Kehutanan mendesak Departemen Keuangan menertibkan rekening dana reboisasi senilai Rp 12 triliun di sejumlah bank.

Hakim Tipikor Izinkan Daan Polisikan Hamid

Kuasa Hukum Nilai Terlambat karena Hanya Sehari Jelang Putusan

Subscribe to Subscribe to