Jaksa Agung Dilawan DPR; Presiden Jangan Hentikan Kasus Hukum

Sikap Jaksa Agung meneruskan penanganan kasus dugaan korupsi APBD sebelum 26 Maret 2003 dilawan DPR maupun DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah terbukti bertentangan dengan undang-undang sehingga mestinya tidak berlaku sejak kelahirannya.

Bank BUMN Tak Bebas Korupsi

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto menegaskan telah diperbolehkannya bank-bank pemerintah melakukan pemotongan piutang tidak serta-merta menjamin jajaran direksi bank-bank itu bakal bebas dari tuntutan hukum.

Menteri Pertanian Minta Indofarma Tidak Melapor ke KPK

Panitia tender berkukuh proses telah sesuai dengan aturan.

Vonis Bebas Terdakwa DL Sitorus; Aneh dan Tidak Pro Antikorupsi

Pernyataan Pers
Indonesia Corruption Watch

Anggaran Pendidikan, Ibarat Perusahaan Tinggal Bangkrutnya

Pendanaan pendidikan nasional kita sebenarnya mengalami fluktuasi yang sangat besar. Meski pernah turun hingga hanya 12,2 persen pada tahun 2004, namun tahun 2006 ini mencapai 31 persen dimana tahun 2005 hanya 12,8 persen. Demikian disampaikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Televisi Tayangkan Koruptor

Sebanyak 14 koruptor yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap dipastikan akan ditayangkan di layar kaca. Selain ditayangkan di televisi yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, yakni antv, data dan wajah ke-14 koruptor tersebut juga akan disampaikan secara resmi kepada media massa.

Pengadilan Tinggi Jakarta Bebaskan D.L. Sitorus

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Darianus Lungguk Sitorus dalam kasus tindak pidana korupsi kehutanan. Padahal, pada 28 Juli 2006, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Andriani Nurdin menghukum Sitorus 8 tahun penjara.

Jateng Tak Pernah Pakai PP 110

Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan di seluruh kabupaten/kota se-Jateng, tidak pernah memakai PP 110/2000 untuk menyidik dan mendakwa anggota DPRD dan kepala daerah.

RUU Rahasia Negara Jangan Buru-buru Terima

Pengamat hukum tata negara, A Irmanputra Sidin, meminta anggota DPR agar berhati-hati menyikapi, mempelajari, dan tak terburu-buru menerima isi draf Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dan mengesahkannya.

Wajah Lain Suap

Langkah KPK melarang pejabat pemerintah dan jajaran instansinya menerima hadiah atau parsel dari bawahan, rekan kerja, rekan bisnis, atau rekan pengusaha dalam bentuk bingkisan bunga, bingkisan makanan, maupun barang berharga lainnya harus direspons positif.

Subscribe to Subscribe to