Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan pengembangan perkara suap PT Brantas Abipraya. Langkah ini menjadi angin segar bagi penerima suap yang tak kunjung terungkap.
Pertama kalinya dalam sejarah KPK dalam menangani sebuah perkara tindak pidana suap tanpa aktor penerima suap. Seolah ada yang terputus atau sengaja diputus. Pertanyaan itu menguat beberapa waktu belakangan ini.
Antikorupsi.org, Jakarta, 8 November 2016 – Sejumlah individu yang tergabung dalam gerakan Ayo Banten mendeklarasikan untuk memantau pelaksanaan Pilkada Banten 2017, pada Minggu, 6 November 2016 di Serang, Banten. Pemantauan akan dilakukan di delapan daerah di Provinsi Banten.
Delapan daerah tersebut yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Antikorupsi.org, Jakarta, 7 November 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) memenuhi panggilan Komisi Informasi Pusat (KIP) Kamis, 3 November 2016. Panggilan terkait dengan sengketa informasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).
Pada sidang pemeriksaan awal, ICW sebagai pemohon informasi kepada BPK RI bertemu dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK RI.
“Hanya sidang pemeriksaan awal, nanti kita dipanggil lagi,” ujar Anggota Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta, Kamis, 3 November 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 7 November 2016 – Vonis 1 tahun penjara terhadap adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan dinilai janggal. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Beno Novit Neang.
“Vonis Wawan adalah suatu kejanggalan hukum,” ujar Beno, di Kalibata, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.
POKOK BERITA:
“Irman Gusman Siapkan Perlawanan”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Sabtu, 5 November 2016
Pilkada Banten 2017 telah memasuki tahap kampanye. Pada tahap ini, pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada 15 Februari 2017 akan berlomba-lomba mengenalkan diri dan menarik perhatian pemilih. Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, kecurangan pilkada rawan muncul pada tahap ini.
Setelah namanya muncul dalam salah satu dokumen Panama Papers, Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz dilaporkan oleh Koalisi Selamatkan BPK, sebuah gabungan lembaga non pemerintah yang terdiri dari ICW, IBC, IPC, Media Link, dan Perkumpulan Inisiatif.