Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Desember 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk membatalkan telegram yang mengharuskan aparat penegak hukum mengantongi izin untuk memproses hukum anggota Polri.

Izin tersebut meliputi pemanggilan anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri.

Aparat penegak hukum yang diharuskan memiliki izin yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Pengadilan juga diharuskan memiliki izin tersebut.

Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Desember 2016 – Komisi Informasi Pusat memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) untuk membuka informasi terkait hasil dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Efdinal.

“Memerintahkan termohon (BPK RI) untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh pemohon (ICW),” ujar Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan, dalam sidang pembacaan putusan di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin, 19 Desember 2016.

Antikorupsi.org, Tangerang, 19 Desember 2016 – Komunitas pemantau Pilkada yang tergabung dalam gerakan ‘Ayo Banten’ menyerukan publik Banten untuk mengenali Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada 2017.

“Cermati mana yang baik, mana yang pantas untuk Banten,” ujar Koordinator Ayo Banten, Virgo Sulianto, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu, 18 Desember 2016.

Momentum Pilkada menurutnya menjadi penting untuk menentukan masa depan Banten.

Antikorupsi.org, Jakarta, 9 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 122 Kepala Desa atau Ketua Asosiasi Kepala Desa menjadi tersangka kasus korupsi. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa kepala desa menjadi aktor yang paling sering ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Peneliti ICW, Tama Satrya Langkun mengatakan, jumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat desa mengkhawatirkan. “Dalam pantauan kami ada 133 kasus,” ujarnya dalam diskusi ‘Mengawal Dana Desa’ di Kalibata, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.

Press Release Peringatan Hari AntiKorupsi Dunia (9 Desember 2016)

Salam Anti Korupsi!!!

Antikorupsi.org, Jakarta, 8 Desember 2016 – Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai masa jabatan seumur hidup bagi hakim konstitusi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

“Ini membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh Hakim MK,” ujar anggota Koalisi Selamatkan MK, Dadang Trisasongko, di Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

Ketiadaan pembatasan masa jabatan akan menghilangkan proses pengawasan, sehingga berpotensi membuat hakim bertindak sewenang-wenang.

Antikorupsi.org, Jakarta, 8 Desember 2016 – Rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) akan digelar di berbagai kota di Indonesia. 12 kota akan turut merefleksikan hari antikorupsi dengan tema ‘Bangun Negeri Tanpa Korupsi’.

12 Kota tersebut yaitu Aceh, Medan, Padang, Pontianak, Samarinda, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Blitar, Bali, Tangerang Selatan, dan Makassar.

Antikorupsi.org, Jakarta, 8 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) akan menggelar peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI). Dalam peringatan kali ini, ICW bekerjasama dengan organisasi seni rupa kontemporer ruangrupa.

Tajuk ‘Aksi Anti Korupsi’ dipilih untuk mengajak pemuda dan pemudi untuk bersama-sama melawan korupsi. “Kita mencoba cara baru lewat seni dan musik,” ujar Kurnia Ramadhana, anggota Divisi Fundraising ICW, sekaligus Ketua Acara HAKI ICW, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

POKOK BERITA:

“Dugaan Korupsi Sekjen KOI Tak Hambat Persiapan Asian Games”

https://sport.tempo.co/read/news/2016/12/06/100825690/dugaan-korupsi-sekjen-koi-tak-hambat-persiapan-asian-games - Tempo, Selasa, 6 Desember 2016

Perguruan Tinggi (PT) tengah menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi. Tak lama berselang, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan temuannya terkait pola-pola korupsi di perguruan tinggi.

Dalam pembukaan Anti-Corruption Summit di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta akhir Oktober lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan telah mengendus adanya keganjilan dalam pemilihan rektor.