Revisi UU MA Sarat Nuansa Politik

Nuansa politik, termasuk politik uang, dirasakan amat kental dalam pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK perlu mengamati pembahasan rancangan undang-undang itu.

Panja DPR Sepakati Masa Pensiun sampai 70 Tahun

 Para hakim agung yang mendekati masa pensiun pantas tersenyum. Sebab, usul pemerintah dalam draf revisi UU Mahkamah Agung (MA) tentang perpanjangan masa pensiun sampai usia 70 tahun akhirnya disepakati panitia kerja (panja) DPR.

PEKAN ini, media cetak dan elektronik diramaikan oleh penangkapan M. Iqbal, salah seorang anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Billy Sindoro, mantan Presdir PT First Media, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Aryaduta (Selasa, 16 September 2008). Keduanya tertangkap tangan saat melakukan transaksi uang di hotel tersebut.

Jangan pernah pilih orang-orang korup, atau partai politik yang selalu mencoba menghalangi-halangi pemberantasan korupsi, apalagi parpol yang mendapat dana dari uang hasil korupsi.

Penyitaan untuk Penyidikan Kasus Asian Agri Group

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Selasa (16/9), mengembalikan dokumen dari Asian Agri Group.

Dedy Suwarsono yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyuap anggota DPR Bulyan Royan kemarin mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor. Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa tersebut terancam hukuman lima tahun penjara.

APABILA pemegang peran di sekolah-sekolah tak lagi mengindahkan akuntabilitas publik, sistem kontrol sosial —khususnya dalam interaksi— antara pemangku kepentingan dengan para pemegang peran di sekolah, baik kepala sekolah, komite sekolah, maupun birokrasi pendidikan, menjadi terkebiri.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku terbuka terhadap wacana pengambilalihan pengusutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Namun, wacana dan kesiapan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu harus menaati prosedur dan naskah kesepahaman yang telah disepakati antara KPK dan Kejaksaan Agung.

Nota keberatan atau eksepsi yang diajukan anggota DPR periode 1999-2004, Anthony Zeidra Abidin, dan kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, Selasa (16/9), ditolak majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Majelis berpendapat Anthony mengaku menerima dana Rp 500 juta serta bersama terdakwa Hamka Yandhu menerima Rp 24 miliar dari Rusli Simanjuntak dan Asnar Ashari untuk keperluan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara politis dan untuk perubahan Undang-Undang Bank Indonesia.

Rekanan Bulyan Royan Diadili

Terdakwa Deddy Suwarsono, Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa, didakwa memberikan uang Rp 1,680 miliar kepada anggota Komisi V DPR, Bulyan Royan. Ia juga memberikan uang kepada pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, antara lain Djoni Anwir Algamar dan Tansean Parlindungan Malau.