Untuk Amandemen Aturan Japung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batas waktu tiga bulan kepada Departemen Dalam Negeri untuk mengamandemen Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2002 tentang jasa pungut. Hal itu diperlukan agar para pejabat tidak mendapatkan peluang menangguk aliran jasa pungut pajak daerah lagi.
Anggota DPRD menerima upah pungut karena merasa ada dasar hukumnya.
Indonesia Corruption Watch mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dan menindak orang yang tidak berhak menerima upah pungut pajak daerah, bukan sekadar melakukan amendemen terhadap peraturannya. "Sebab, amendemen hanya wilayah pencegahan," ujar peneliti hukum ICW, Febridiansyah, kemarin.
Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU itu sebelum April, atau sebelum pemilu legislatif. Pansus masih akan mengundang sejumlah ahli dan pihak terkait untuk dimintai masukan.
Fatwa haram rokok dan golput menimbulkan kontroversi di masyarakat. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat fatwa yang mengharamkan korupsi. Di dalam musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M, fatwa itu diputuskan.
Silahkan klik disini untuk mengunduh file keputusan fatwa tersebut...
Komisi Pemberantasan Korupsi harus memproses hukum semua anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dan mantan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dinyatakan terlibat dalam perkara korupsi yang dilakukan anggota Komisi IV DPR Sarjan Tahir.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil dua anggota Komisi Haji yang diduga menerima gratifikasi biaya perjalanan ibadah haji. ”Paling cepat Kamis yang akan datang,” kata Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro setelah menerima Indonesia Corruption Watch di gedung DPR kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi menduga 70 persen upah pungut pajak daerah mengalir ke beberapa pejabat. Dari hasil pemaparan internal KPK terhadap kasus ini, diperoleh data bahwa upah pungut diambil sebanyak 5 persen dari total pajak yang dipungut.
Jaksa Agung Hendarman Supandji telah menyetujui penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi penjualan dua unit tanker raksasa (VLCC) milik Pertamina. Persetujuan itu telah diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, Senin lalu. ”Sudah disetujui, tapi belum dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)," kata Marwan di Jakarta kemarin.
