Jumat, 20 Februari 2009 jam 10.30-11.30 Indonesia Corruption Watch menggelar konferensi pers untuk menyikapi kebijakan Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara korupsi yaitu bagi tersangka kasus dugaan korupsi yang mengembalikan uang kerugian negara saat penyidikan perkara tak akan ditahan. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara.
Berikut adalah detail Press Release tersebut:
Modus kasus ini berupa markup.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pemimpin proyek pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan sebagai tersangka. Meski tidak menyebutkan nama, juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan pemimpin proyek pengadaan alat roentgen itu berinisial ”M”. ”Saat proyek ini dilaksanakan, tersangka ‘M’ berperan sebagai pejabat pembuat komitmen," ujar Johan di kantornya kemarin.
Ruang lingkup Undang-Undang tentang Pelayanan Publik akan sangat luas. Seluruh penyelenggara pelayanan publik, termasuk kalangan swasta yang tak menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pun tidak akan luput dari pengawasan.
Pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (pusat dan daerah) dalam perkara tindak pidana pemilihan umum tidak memerlukan izin Presiden. Pemeriksaan dapat langsung dilakukan tim penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, bahkan tanpa menunggu fatwa Mahkamah Agung.
Pada Senin (16/2) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Mardiono sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan, yaitu rontgen untuk puskesmas dan rumah sakit, oleh Departemen Kesehatan tahun 2007. Dalam proyek senilai Rp 15,8 miliar itu, negara dirugikan sekitar Rp 4,7 miliar.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara menjadi tema yang dibahas panjang dan alot dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Senin (16/2).
Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara menjadi tema yang dibahas panjang dan alot dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Senin (16/2).
Penampilan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa di televisi dan wawancara pada majalah Tempo (8 Februari 2009) membawa harapan dan optimisme.
Selama sebulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembalikan dana Rp 150 miliar ke rekening bersama yang dikelola BP Migas dan Kontrak Karya dan Kerja Sama (KKKS). Dana tersebut berasal dari abandonment site restoration (ASR) yang selama ini berada di satu tangan, yakni rekening KKKS.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengubek-ubek penyelewengan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Yang terbaru, lembaga antikorupsi itu mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan yang ditaksir merugikan negara Rp 71 miliar.
