Ferry Maryadi adalah salah aktor dan presenter yang kerap tampil dalam beberapa acara komedi di televisi. Kurnia Ramadhana dan Tibiko Zabar dari Indonesia Corruption Watch menemui Ferry di sela-sela stuting di salah satu televisi swasta pada 30 Agustus 2017 lalu. Ia bercerita dengan semangat tentang korupsi yang sudah begitu banyak merugikan negara.

Menurut Kang Ferry, korupsi itu apa sih?

Korupsi menurut saya pribadi itu mengambil hak orang. Bentuknya bisa berupa waktu, tapi diketahui sebelumnya. Itulah yang disebut korupsi.

Reza Mustar, atau yang kerap dikenal dengan panggilan “Azer” adalah seorang seniman yang aktif di media sosial. Terbukti dengan banyaknya jumlah pengikut di instagramnya, hingga hari ini jumlah pengikutnya sudah menyentuh angka 144.000 orang. Namanya melejit karena karya-karya seninya yang dikemas dengan bentuk komik. Tak jarang karya yang dihasilkannya sejalan dengan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari gambar mengenai ketimpangan hukum di Indonesia, kasus korupsi teranyar seperti KTP-El, sampai tentang penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pun berseliweran di dunia maya.

Tepatnya pada 7 Desember 2017, saya diundang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi salah satu panelis dalam seminar memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember. KKP juga mengundang dua narasumber kunci, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Hasil riset Transparency International Indonesia (2017) menyebutkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, intensitas dan kualitas serangan balik terhadap para pengungkap korupsi semakin sistematis.

Masyarakat yang berperan dalam pemberantasan korupsi, baik posisinya sebagai pelapor, saksi, maupun akademisi, sering kali mendapatkan ancaman, penganiayaan, pembunuhan, hingga serangan balik melalui penggunaan instrumen pelaporan pidana. Sebutlah seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ataupun melalui kasus-kasus yang direproduksi sedemikian rupa.

Laporan Daya Saing Global 2017-2018 yang baru-baru ini diumumkan Forum Ekonomi Dunia membersitkan harapan baru pada pemerintah agar mengakselerasi pembangunan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

Pada tanggal 6 Maret 2017 lalu, Indonesia Corruption Watch menyambangi Ira Koesno, seorang mantan presenter televisi (anchor) terkenal, dan saat ini aktif menjadi wanita karir yang berkecimpung di dunia jasa konsultan Manajemen Bisnis. Setelah tidak aktif di dunia pertelevisian, Ira mendirikan perusahaan bernama Irakoesno Communications.

Bupati Bojonegoro Suyoto sedang mencoba menerapkan instrumen baru pencegahan korupsi: keterbukaan kontrak! Inisiatif bupati itu dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak. Melalui peraturan bupati ini, berbagai dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dibuka ke publik secara daring (online).

Langkah pertama untuk melakukan reformasi dan perbaikan adalah dengan mengakui adanya penyakit pada birokrasi (”bureaupathologies”) dan menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Tanpa itu, salah kelola pemerintahan akan terus berlangsung dan membuat kerusakan.

Gerald E Caiden

Di depan forum perayaan Hari Antikorupsi, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia belum serius dalam pemberantasan korupsi (Kompas, 10/12/17).

Jajak pendapat harian Kompas (7-9 Juni 2017) mengungkap bahwa masalah terbesar bangsa Indonesia ialah korupsi (42,8 persen), penegakan hukum (17,7 persen), kemiskinan (12,9 persen), dan masalah SARA (10 persen). Yang membuat Indonesia mundur ialah korupsi makin meningkat (26,9 persen), ekonomi memburuk (22,7 persen), hukum tebang pilih (12,6 persen), sumber daya alam dikuasai luar negeri (8,4 persen), dan konflik SARA meningkat (8,4 persen).

Dalam sebuah pidato di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri, gubernur, dan wali kota/bupati agar memperbaiki anggaran yang tidak masuk akal.

Presiden mencontohkan ada anggaran pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya Rp 3 miliar. Dana yang digunakan untuk pemulangan TKI ternyata hanya Rp 500 juta, sedangkan yang Rp 2,5 miliar justru untuk rapat dalam kantor, rapat di luar kantor, rapat koordinasi, kunjungan daerah, dan alat tulis kantor.