KPK Akan Diarahkan Hanya sampai Fase Penyidikan

Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kian sistematis. Kini, upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan undang- undang oleh Panitia Kerja Rancangan Undang- Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 4,901 triliun ditambah 2.882 dollar Amerika Serikat sepanjang Januari-Agustus 2009.

Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hafidz Zawawi akhirnya mengundurkan diri dari bursa pencalonan anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, anggota komisi ini, Nursanita Nasution, juga mundur sebelum uji kepatutan dan kelayakan digelar.

Menteri Paskah siap bersaksi.

”Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban membantah ketika disebut ikut menerima cek perjalanan berkaitan dengan terpilihnya Miranda S. Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Mantan anggota Komisi IX Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 itu mengaku mengetahui adanya dugaan dana di balik pemilihan tersebut setelah kasusnya menjadi pembicaraan publik.

Mabes Polri tetap sa­bar menunggu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) da­tang memenuhi panggilan peme­riksaan. Korps baju cokelat itu ya­kin, sebagai sesama penegak hu­kum, KPK akan patuh. Sebab, tujuan pemanggilan hanya mengklarifikasi testimoni Ketua KPK (non­aktif) Antasari Azhar soal dugaan penyalahgunaan jabatan dalam kasus PT Masaro.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan pendidikan. Mereka mengkritik kinerja Depdiknas secara ke­seluruhan pada periode 2004-2009. Tiga persoalan utama yang disorot adalah masalah anggaran, realisasi target rencana strategis (renstra) pendidik­an, dan kebijakan pendidikan yang bersifat kontroversial.

JPU Sebut Aktor Intelektual Korupsi Hutan Lindung

Mantan Gubernur Sumate­ra Selatan periode 2003-2008 Syahrial Oesman di­tuntut empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin. Syahrial terbukti berperan sebagai aktor intelektual kasus aliran dana Rp 5 miliar kepada anggota Komisi IV DPR dalam alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Pe­labuhan Tanjung Api-Api.

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi justru dimulai dengan kontroversi (25-29/8).

SETIAP menjelang Hari Raya Idul Fitri, selalu muncul kontroversi seputar pemberian dan penerimaan parsel Lebaran bagi para pejabat negara. Bagi yang pro, sejak kali pertama dilarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2004, larangan tersebut dinilai positif dalam upaya pemberantasan korupsi. Apa pun alasannya, pemberian parsel kepada pejabat negara yang notabene berkantong tebal tak ubahnya sebuah kamuflase untuk tujuan dan maksud tertentu.

KETIKA musibah Situ Gintung meledak (27/3), presiden dan wakil presiden langsung terjun ke lokasi hari itu juga. Reaksi solidaritas bermunculan, khususnya dari politisi (baca: calon legislatif) dan partai politik. Bahkan, SBY rela dibonceng menggunakan sepeda motor menerjang kemacetan jalanan menuju tempat becana.