Mahkamah Konstitusi, Senin (26/10), menggelar sidang untuk pemeriksaan pendahuluan pengajuan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Panitia seleksi calon hakim agung memperkirakan jumlah calon hakim agung yang lolos seleksi akhir di Komisi Yudisial tak mencapai 18 orang. Dari 35 calon yang telah diwawancarai, panitia seleksi menilai umumnya tidak memenuhi kualitas batas penilaian (passing grade) yang ditetapkan. "Kasihan Mahkamah Agung kalau calon yang lolos tidak berkualitas," kata Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas saat dihubungi kemarin.

Paradigma pemerintah terhadap kesehatan cenderung lebih berfokus terhadap usaha kuratif, hal yang bertolakbelakang apabila kita mengkomparasikannya dengan negara lain seperti Belanda yang sangat peduli dengan aspek preventifnya. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah menganggarkan 55 persen anggarannya di bidang kesehatan ke pelayanan kuratif. Tentu saja tidak dapat menekan kasus-kasus yang sering kali terjadi seperti kasus kematin ibu, maraknya kasus gizi buruk dan masih banyak lagi kasus lainnya yang tentunya belum dapat teratasi oleh pemerintah. Demikian diungkapkan dr. Kartono Mohammad mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Lembaga pemerhati anggaran, Indonesia Budget Center (IBC), memperkirakan perjalanan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum ke luar negeri menghabiskan biaya lebih dari Rp 1 miliar.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji pejabat negara.

Pernyataan pemerintah melalui kejaksaan bahwa kasus Bank Century tidak melanggar hukum dinilai sangat prematur dan melukai rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan kontrak pengadaan laptop atau komputer jinjing di Kejaksaan Agung tahun 2008 tidak sesuai dengan ketentuan dan terjadi indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,317 miliar. BPK merekomendasikan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk memeriksa pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan laptop guna mengetahui unsur korupsi dalam pengadaan ini.

Bola panas kasus PT Bank Century Tbk sepertinya te­­rus bergulir. Kali ini giliran DPR yang menyikapi kasus tersebut se­telah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tak ada unsur pi­dana dalam pengucuran dana talangan (bail out) ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Saat ini DPR membidik aspek pengambilan kebijakan pengucuran dana tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan, rencana kenaikan gaji menteri bukan muncul bersamaan dengan terbentuknya kabinet baru. Rencana itu ada sejak periode pemerintahan lalu.

Ketika suara kritis dibungkam, tembok-tembok kota pun menjelma menjadi ruang penyampai pesan. Sebuah pesan perlawanan terhadap para koruptor yang mengisap uang rakyat.

Hampir tengah malam. Jakarta gerah. Jalan Gelora di belakang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat itu lengang. Hanya sesekali kendaraan berlalu.