Aktivis hak asasi manusia meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya, pasal mengenai tata cara intersepsi atau penyadapan yang diatur dengan peraturan pemerintah berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin kembali memeriksa Amus Jaya, bekas pemimpin proyek pengadaan sapi impor di Departemen Sosial pada 2006. "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BC," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya di Jakarta kemarin.
Wacana perpanjangan masa kerja Pansus dikritik.
Harapan Panitia Khusus Angket Bank Century, agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa menjelaskan aliran dana kasus Century, dalam rapat Pansus kemarin kandas. Hingga rapat berlangsung, PPATK belum membeberkan ke mana saja aliran dana Bank Century. Akibatnya, muncul keinginan dari sejumlah anggota Pansus agar masa kerja mereka diperpanjang dua pekan.
KEMARIN LPSK juga menyelenggarakan sidang paripurna atas rekomendasi komisi etik yang mengusulkan pemberhentian Ketut dan Myra. Dalam rekomendasinya, komisi etik menemukan tiga bagian pelanggaran. Yaitu, perlindungan terhadap Anggoro, rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), dan sejumlah dugaan kesalahan administrasi (maladministrasi).
KPK Juga Periksa Beberapa Rumah
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus mengusut dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang melibatkan Anggodo Widjojo. Kemarin (9/2) sejumlah penyidik KPK menggeledah kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta.
Temuan PPATK soal Dana Bailout Bank Century
Laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kembali membeber transaksi mencurigakan terkait pencairan dana talangan (bailout) Bank Century. Berdasar hasil investigasi PPATK, puluhan miliar rupiah dana bailout diduga mengalir ke rekening salah seorang anggota DPR.
TIDAK seberapa lama berselang dari kontroversi pembelian mobil dinas pejabat yang menghabiskan dana sangat besar, tahun ini, pemerintah kembali akan membuat peraturan presiden (perpres) tentang kenaikan gaji pejabat tinggi negara (JP, 2/2/2010).
DALAM kurun waktu 2009 dan awal 2010, pemerintah berturut-turut menggagas program yang sangat tidak populis. Mulai pembelian mobil dinas mewah bagi para pejabat negara, rencana pembelian pesawat kepresidenan, renovasi pagar istana, hingga yang terakhir, ide menambah kocek pejabat publik kita melalui kebijakan menaikkan gaji pejabat negara.
Sistem Jaminan Sosial Nasional agar Direalisasikan
Sejumlah pasien keluarga miskin ternyata harus mengeluarkan biaya guna mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pelaku pungutan liar terbesar merupakan pelayan publik di unit terkecil, yaitu rukun tetangga/warga. Hal itu terungkap dalam diskusi publik ”Menggugat Pelayanan Rumah Sakit terhadap Warga Miskin” yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (9/2). Adanya pungutan liar untuk mendapat kartu jaminan itu terungkap melalui survei bermetode pelaporan kartu warga (citizen report card) yang dilakukan 2009. Terdapat 738 responden pasien di 23 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Margin of error sekitar 3-4 persen.
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Udju Juhaeri dari Fraksi TNI/Polri dan Endin AJ Soefihara dari Fraksi PPP, Selasa (9/2). Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.
