Pernyataan Pers
-  Waspadai Potensi Pemberian SP3 –

Indonesia Corruption Watch  pada 11 Februari 2010 lalu telah melaporkan dugaan korupsi pembayaran tiket perjalanan dinas (refund ticket) selama tahun 2009 di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) senilai Rp. 6,052 milliar Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya pada 16 Februari 2010, ICW kembali melaporkan ke KPK terkait adanya indikasi penerimaan gratifikasi para pejabat tinggi Kemenlu yang sumber dananya diduga dari uang hasil korupsi tagihan tiket.

Press Release
Rumah Sakit jangan arogan dan antikritik menghadapi keluhan pasien miskin. Sikap ini dikhawatirkan akan merugikan rumah sakit dan pasien miskin. Rumah sakit akan kehilangan informasi penting dari keluhan pasien miskin untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selain itu, pasien juga gagal mendapatkan hak layanan kesehatan bermutu, semakin menderita dan mungkin berujung kematian karena pihak rumah sakit enggan menangani penyakit pasien.

Pansus Angket Bank Century menanggapi dingin rencana Mabes Polri untuk menindaklanjuti hasil akhir. Anggota Pansus Angket Century Andi Rahmat menyatakan, pansus tidak akan memberikan banyak rekomendasi kepada polisi.

''Kami berusaha keras untuk tidak melibatkan polisi. Polisi kan di bawah presiden,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, kemarin (22/2).

Dugaan adanya suap di balik kriminalisasi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah mirip benang kusut. Setelah Ari Muladi mengaku pernah ditawari Rp 500 juta oleh Anggodo Widjojo, kali ini giliran adik kandung buron Anggoro Widjojo itu mengklaim menjadi korban pemerasan senilai Rp 3 miliar. Anggodo menunjuk hidung Ari dan pengacaranya, Sugeng Teguh Santosa, sebagai pemerasnya.

Kasus Dugaan Korupsi Damkar

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah harus meringkuk di balik jeruji besi Rumah Tahanan Negara Cipinang. Kemarin (22/2), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dia atas dugaan kasus korupsi pengadaan lima unit mobil pemadam kebakaran (damkar).

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai kemarin. Penahanan dilakukan setelah Ismeth diperiksa hampir delapan jam.

Bareskrim Mabes Polri siap mem-back up Ditjen Pajak dalam menangani kasus penggelapan pajak. Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi menegaskan bahwa pihaknya siap memanggil paksa apabila para pengemplang pajak tidak memenuhi panggilan.

''Bila (mereka) tidak memenuhi panggilan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Red) Pajak, Dirjen Pajak akan meminta bantuan Polri untuk melakukan upaya paksa. Sifatnya memberi peringatan,'' tutur Ito seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III (bidang hukum) DPR kemarin (22/2).

Penanganan kasus dugaan korupsi penggelembungan (markup) tiket pesawat untuk diplomat di Deplu (kini Kemenlu) memasuki tahap baru. Mulai kemarin (22/2), Kejaksaan Agung meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

''Sudah naik (ke penyidikan),'' kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy kepada koran ini tadi malam. Namun, dia belum membeberkan lebih jauh kasus tersebut. Termasuk, tersangka yang dimintai pertanggungjawaban.

Perkara dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, dengan tersangka Endin AJ Soefihara, segera memasuki sidang. Berkas perkara mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini sudah dilimpahkan ke pengadilan.

”Ya, Senin (22/2) ini tanda tangan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Endin seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Gubernur Kepri Tersangkut Kasus Mobil Pemadam
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah terkait dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam pada 2004-2005. Ismeth, mantan Kepala Otorita Batam, ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta.

Sebelum ditahan, Ismeth diperiksa penyidik KPK sekitar enam jam, Senin (22/2). Pemeriksaan itu adalah yang pertama sejak dia ditetapkan sebagai tersangka.

Panitia Khusus Bank Century akan segera berakhir. Pansus ini pasti akan dicatat dalam sejarah perpolitikan di Indonesia sebagai upaya DPR untuk menunjukkan gaungnya.