Sudah dua pekan rumah toko empat lantai itu sepi. Pintu rolling door-nya tertutup rapat. Sang empunya, Andi Kosasih, tak lagi pulang ke rumah di Jalan Terusan Bandengan Utara Nomor 16 B1-B2, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, itu.
Anak dan istri Andi juga tak terlihat. “Istri dan anak Pak Andi sudah pergi sejak Rabu (24 Maret) kemarin,” kata Edy Sutarno, seorang anggota pengamanan di sana.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan institusi kepolisian perlu dievaluasi secara menyeluruh. "Ada tim evaluasi yang komprehensif terhadap Polri untuk kebaikan institusi, bukan orang per orang," kata Djoko di Istana Negara kemarin.
Salah satu hakim yang membebaskannya tiba-tiba mengaku sakit.
Kejaksaan Agung berniat mengajukan kasasi atas putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang membebaskan Gayus Halomoan P. Tambunan. "Kami sedang cari bukti barunya untuk kasasi," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kamal Sofyan Nasution di kantornya kemarin.
Telepon Gayus Tambunan terlacak di Singapura.
Gayus Halomoan Tambunan dan Andi Kosasih, dua aktor utama dugaan praktek makelar kasus pajak, menghilang. Polisi dan intel pajak menyatakan tengah memburu keduanya.
Gayus tidak memenuhi panggilan Direktorat Jenderal Pajak yang akan memeriksa pegawai golongan III-A itu kemarin. “Sudah kami kontak dari semalam, tapi tak diangkat,” kata Direktur Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur Bambang Basuki kemarin. “Kami cari di lingkungan internal, juga tidak ada.”
Laporan Dugaan Penggelembungan Harga (Mark-Up)
Pengadaan Mesin Jahit Jitu pada Proyek SAPORDI TA. 2004 (ABT)
di Departemen Sosial RI
Pendahuluan
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas program kerja Departemen Sosial dalam kurun waktu 2000-2004. Berbagai program sudah dilakukan Depsos untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, misalnya saja program Adopsi Desa Miskin, KUBE Penggemukan Sapi Potong Australia, KUBE Tanam Padi dengan Pupuk Urin Sapi.
Penggiat Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi atau Cicak mempertanyakan mundurnya dua direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka khawatir, mundurnya dua pejabat itu dilatarbelakangi kondisi lembaga antikorupsi itu yang tidak solid lagi.
Persoalan izin pemeriksaan dari Presiden terhadap kepala daerah menjadi kendala dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mengambil alih kasus dugaan korupsi terkait kepala daerah yang macet karena terkendala masalah izin itu.
Miranda Swaray Goeltom disebutkan mengundang anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 bertemu sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain Miranda, calon deputi yang lain, yaitu Budi Rohadi, juga melakukan hal yang sama.
Pemerintah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan surat DPR tentang kesimpulan dan rekomendasi kasus Bank Century. Namun, koordinasi itu bukan untuk memengaruhi tugas KPK yang menyelidiki kasus tersebut.
Komisi Kepolisian Nasional merekomendasikan agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri memperlakukan berimbang antara pengungkapan dugaan makelar kasus terkait kasus pajak di Mabes Polri dan tindakan Polri dalam menegakkan kode etik, kehormatan, dan pendisiplinan terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Susno dinilai melanggar aturan sebagai anggota Polri.
