Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus suap di PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) DKI Jakarta. Kemarin KPK memeriksa Ketua PT TUN DKI Jakarta Sudarto Radyosuwarno.

Seperti diberitakan, upaya suap tersebut dilakukan pengacara Adner Sirait kepada hakim di PT TUN itu, Ibrahim. Keduanya ditangkap KPK secara terpisah setelah melakukan serah terima uang suap Rp 300 juta. KPK pun telah menetapkan status tersangka atas Ibrahim dan Adner pada Selasa lalu (30/3). Saat ini Adner sudah ditahan. Sedangkan Ibrahim belum ditahan karena sakit.

Pengacara Terdakwa Kutip Panda Nababan soal SMS Tumpak
Sidang kasus dugaan suap cek perjalanan (traveler's cheque) dalam pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004 memanas. Dalam sidang dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin (5/4), dihadirkan saksi penerima cek perjalanan terbanyak, yakni anggota DPR dari PDIP Panda Nababan.

BOLA panas kasus Gayus Tambunan terus menggoyang Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung). Kali ini, uang hasil mafia pajak tersebut diduga mengalir ke kantong para jaksa. Karena itu, kemarin (5/4), tim dari Bidang Pengawasan Kejagung melakukan serangkaian pemeriksaan.

''Kami lakukan koordinasi ketidakcermatan jaksa dalam menyusun berkas perkara, apakah ada korelasinya (dengan pihak terkait, apakah ada kepentingan jaksa),'' kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto di Kejagung kemarin.

Terbongkarnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan membuat Ditjen Pajak melakukan perombakan besar-besaran. Dalam waktu dekat, seluruh rekan Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak dimutasi. Sepuluh atasan Gayus yang sebelumnya dinonaktifkan juga segera dicopot.

Turun gunung. Begitulah advokat senior, Adnan Buyung Nasution (75), saat memutuskan menjadi penasihat hukum Gayus HP Tambunan (30), pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Gayus menjadi tersangka pemberian keterangan palsu terkait korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Gayus diduga menjadi makelar kasus.

Agama tetaplah berposisi sentral dalam pengembangan wacana antikorupsi ketika bangsa dihadapkan pada praktik korupsi yang justru makin parah. Majelis Tarjih dan Tajdid atau MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, peran agama dalam kaitan itu harus dimaksimalkan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat sehingga menciptakan sistem imunitas sosial terhadap perilaku korupsi yang telah demikian membudaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sudarto Radyosuwarno sebagai saksi terkait kasus dugaan suap hakim Ibrahim oleh pengacara Adner Sirait.

”Kepala PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Ibrahim,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Senin (5/4).

Dudhie Makmun Murod, terdakwa kasus penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, mengaku pernah diminta oleh Panda Nababan agar tak menyeret dirinya dalam kasus tersebut. Jika mau menuruti, Dudhie dijanjikan akan dibantu.

”Dud, kau jangan sebut nama Abang, nanti aku bisa bantu kau. Ini buktinya (menunjukkan isi SMS atas nama Pelaksana Tugas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean). Tumpak temanku sejak lama,” kata Dudhie mengulang apa yang disampaikan Panda yang waktu itu Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR.

Kejaksaan Agung menetapkan lima jaksa yang menangani kasus Gayus HP Tambunan sebagai terlapor. Mereka mulai menjalani pemeriksaan internal, Senin (5/4). Tim eksaminator menemukan ada ketidakcermatan dalam penanganan perkara Gayus.

Delapan jaksa lainnya yang menduduki jabatan struktural di Kejaksaan Negeri Tangerang, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Agung juga akan dimintai keterangan. Selasa (6/4) ini, Tim Pemeriksa Kejagung mendatangi Mabes Polri untuk meminta keterangan Gayus, kuasa hukum Gayus, dan polisi yang menangani kasusnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar di Jakarta, Senin (5/4), menyetujui penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi dan penyuapan. Hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.