Potongan hukuman enam bulan penjara untuk terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin menuai kecaman. Komisi Yudisial (KY) menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan PK (peninjauan kembali) yang diajukan oleh Ayin tidak berpihak kepada masyarakat. Putusan tersebut justru menunjukkan upaya proteksi MA terhadap penyuap jaksa kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) Urip Tri Gunawan tersebut.

"Putusan itu mengenaskan. Itu menyedihkan," kata Ketua KY Busyro Muqoddas saat menghadiri pelantikan hakim agung di gedung MA kemarin (7/4).

KASUS mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan sebenarnya sudah lama diendus oleh Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun, surat Ditjen Pajak soal Gayus tidak direspons oleh kepolisian.

Setelah SBY Minta Aparat Mafia Pajak Dibersihkan

Bersih-bersih mafia pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuai dukungan besar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk itu, presiden meminta dua instansi lain, kejaksaan dan kepolisian, yang aparatnya diduga terlibat kasus penggelapan pajak segera mengikuti langkah tersebut.

Banyak yang menilai kebijakan antikorupsi pada masa Orde Baru, bahkan pada tingkat tertentu, juga pada masa pemerintahan reformasi, telah gagal memberantas korupsi sistemik di hampir semua cabang pemerintahan. Kasus Gayus Tambunan, makelar kasus di tubuh institusi penegak hukum, dan problem serius mafia peradilan maupun mafia hukum membuktikan bahwa pemerintah dan kita telah gagal atau setidaknya belum banyak memberantas korupsi secara maksimal.

Mereka berasal dari pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarung dan mesin jahit di Departemen Sosial pada medio 2006-2008.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan kedua tersangka itu berasal dari pihak swasta yang merupakan perusahaan rekanan yang ditunjuk Departemen Sosial. Tersangka baru pertama adalah CR, Direktur PT Dinar Semesta, untuk kasus pengadaan mesin pada 2004-2006. Tersangka baru kedua adalah MA, Direktur PT Lasindo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penegak hukum serius menangani pembalakan liar. Presiden menilai banjir yang selalu terjadi antara lain karena adanya kerusakan hutan. "Dengan terjadi banjir dan tanah longsor membuktikan sekali lagi telah terjadi perusakan lingkungan," katanya sebelum rapat kabinet paripurna di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Kasus ini jangan sampai membuat orang memboikot membayar pajak."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kasus yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan, yang sedang ramai saat ini, sebagai kongkalikong pajak. Ia meminta penegak hukum dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menuntaskan kasus ini.

Sikap fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat terbelah soal rencana pembentukan panitia khusus kasus pajak. Ada yang berharap panitia khusus tetap dibentuk, namun fraksi lain lebih mempersilakan Komisi XI DPR sudah membentuk panitia kerja soal ini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin kemarin mengatakan fraksinya lebih setuju kasus pajak ditangani oleh panitia kerja yang dibentuk Komisi XI sebagai komisi yang membidani soal ini. "Agar lebih cepat dan efisien," kata dia.

Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali mendorong pemisahan Pengadilan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan upaya itu sudah lama hendak dilakukan, namun tidak terlaksana karena ditentang keras. "Itu satu-satunya sistem pengadilan yang belum masuk Mahkamah Agung," kata Andi di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ide untuk mendorong pemisahan ini merupakan salah satu respons atas terjadinya kasus mafia pajak seusai terbongkarnya kasus Gayus Tambunan.

Polisi tak merespons ketika dilapori setahun lalu.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein menyatakan lembaganya menemukan kasus rekening janggal pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang nilainya lebih besar dari yang dimiliki Gayus Halomoan P. Tambunan. Dia mengatakan rekening janggal tersebut sudah diketahui pada 2009. "Jumlahnya lebih besar dari yang dimiliki Gayus," kata Yunus kepada Tempo pada Minggu lalu.