Ada yang setuju dengan syarat, ada yang menolak.

Hukuman mati bagi koruptor masih memicu pro dan kontra. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, kemarin menyatakan mendukung hukuman mati dengan sejumlah syarat. "Saya sebagai anggota Satgas setuju (hukuman mati)," kata Achmad saat dihubungi kemarin.

PPATK Kantongi Beberapa Nama Lain
Presiden meminta agar mafia narkoba, perbankan, dan perikanan dibidik.

Setelah rekening janggal dua pegawai Direktorat Pajak terbongkar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan masih memiliki rekening janggal sejumlah pejabat yang lain. "Masih ada (yang lain). Tapi untuk sekarang Bahasyim Assifie yang sudah disebut-sebut itu dululah," kata Kepala Pusat Pelaporan Yunus Husein kepada Tempo kemarin.

Saat ditanyakan namanya, Yunus menolak menyebutkan. "Tidak bisa diungkapkan," katanya.

Kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara lagi-lagi tercabik oleh skandal korupsi. Publik pun gamang atas keseriusan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Rentetan skandal korupsi yang tak kunjung habis menggiring sikap publik pada titik ekstrem.

Kegeraman publik atas perilaku korupsi dari sebagian aparatur negara tak terbendung. Ketidakpercayaan pada lembaga negara yang berwenang dalam memberantas korupsi pun meluntur. Lebih jauh, sistem dan mekanisme yang ada diragukan bisa membabat korupsi yang berurat berakar di berbagai instansi di negeri ini.

Terbongkarnya kasus perpajakan yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, yang juga melibatkan pejabat polisi dan jaksa, jangan sampai mengalihkan perhatian masyarakat. Momentum ini harus dipakai untuk melakukan pembersihan berbagai persoalan terkait perpajakan.

Khususnya, jangan dilupakan penunggak pajak besar yang namanya pernah diumumkan oleh Dirjen Pajak beberapa waktu lalu. Apalagi jumlah tunggakan mereka sangat fantastis.

Testimoni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji di Komisi III DPR mulai terkuak sedikit demi sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh Kompas, dugaan makelar kasus yang dituding Susno terkait gugatan Ho Kian Huat, warga negara Singapura, yang melaporkan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Anuar Salmah atau yang lebih dikenal dengan nama Amo, pemilik PT Sumatera Aquaprima Buana.

Pencatatan dan Pelaporan Dana Partai Politik Lemah

Partai politik seharusnya mengambil tanggung jawab penuh jika ada kadernya, baik di pemerintahan maupun legislatif, yang terindikasi atau malah terbukti melakukan korupsi, terlibat praktik makelar kasus atau jabatan, ataupun menjadi bagian dari mafia hukum.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, meski masih bermunculan korupsi di tubuh birokrasi, hingga kini konsep reformasi birokrasi sudah berjalan cukup baik. Yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dibenahi, menurut dia, adalah sistem pengawasan birokrasi.

Polisi Telah Memeriksa SJ di Australia, Satgas Mafia Hukum Akan Verifikasi Makbul Padmanagara

Seseorang berinisial SJ, jika benar yang dimaksud Komjen Susno Duadji adalah Sjahril Djohan, kini berada di Australia untuk berobat rutin. Sjahril, yang pernah menjadi Staf Ahli Jaksa Agung, segera kembali ke Indonesia minggu ini untuk mengklarifikasi.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, Minggu (11/4) di Jakarta, mengakui, dirinya mengenal Sjahril Djohan.

Marwan Jafar: Korupsi untuk Kepentingan Pemilih

Partai politik ternyata tidak lepas dari kasus korupsi, seperti yang terjadi pada instansi pemerintah. Bahkan, korupsi juga dinilai menggurita di tubuh partai politik dan parlemen, seperti terungkap dalam hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia.

Data hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia, selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008, menempatkan partai politik dan parlemen pada peringkat ketiga besar lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.

Kalau Tidak Hadir sebagai Saksi Suap Cek Perjalanan dalam Sidang Hari Ini

Setelah dua kali tidak hadir dalam sidang, Nunun Nurbaeti Daradjatun terancam tindakan tegas atas kasus dugaan suap penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil secara paksa jika istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut tidak memenuhi panggilan ketiga untuk bersaksi dalam sidang.