Deponering sama dengan menyatakan Bibit-Chandra bersalah.

Kalangan ahli hukum meminta Kejaksaan Agung menyisihkan pilihan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering) dalam menyelesaikan kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Mereka menyarankan Kejaksaan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) perkara Bibit-Chandra.

Sejumlah kasus korupsi yang mencuat belakangan ini menguakkan adanya kemelut hukum yang parah. Masihkah profesi di bidang hukum menarik minat orang untuk menggelutinya?

Jika mengacu pendapat ahli teori hukum dari Belanda, AM Hol dan MA Loth (2001), seorang profesional hukum yang ideal adalah mereka yang mampu menjadi penghubung antardua pihak yang bertikai. Selain itu, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak itu dan masyarakat serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, serta nilai yang ada di dalam masyarakat.

Untuk mendukung reformasi peradilan, demi tercapainya lembaga pengadilan yang bersih, perlu penguatan Komisi Yudisial. Hanya dengan pengadilan yang bersihlah cita-cita adanya putusan pengadilan yang berkeadilan akan benar-benar terwujud.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara dugaan suap dari perusahaan asal Inggris, Innospec Ltd.

Keenam orang itu adalah Rachmat Sudibyo, Suroso Atmomartoyo, Mustiko Saleh, Willy Sebastian, Muhammad Syakir, dan Herwanto Wibowo.

”Surat permintaan pencegahan sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sejak dua pekan lalu,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Minggu (25/4).

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum agar meneliti kembali vonis ringan bagi pelaku pembalakan liar menjadi isyarat dimulainya perang pada mafia hukum di sektor kehutanan. Genderang perang ditabuh di tengah kehancuran hutan di negeri ini.

Vonis ringan bagi pembalak liar layak dipertanyakan. Ini setidaknya tecermin dari 92 kasus pembalakan liar yang ditangani penegak hukum, 49 kasus pelakunya divonis bebas, 24 pelaku dihukum ringan (hanya dua tahun), dan 19 pelaku dihukum sangat ringan (1 tahun) (Kompas, 17/4).

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum agar meneliti kembali vonis ringan bagi pelaku pembalakan liar menjadi isyarat dimulainya perang pada mafia hukum di sektor kehutanan. Genderang perang ditabuh di tengah kehancuran hutan di negeri ini.

Vonis ringan bagi pembalak liar layak dipertanyakan. Ini setidaknya tecermin dari 92 kasus pembalakan liar yang ditangani penegak hukum, 49 kasus pelakunya divonis bebas, 24 pelaku dihukum ringan (hanya dua tahun), dan 19 pelaku dihukum sangat ringan (1 tahun) (Kompas, 17/4).

Syafii Ma'arif: Pembatalan untuk Lemahkan KPK

Kejaksaan dinilai memegang kunci yang menentukan berlanjut atau tidaknya kasus yang membelit unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Deponeering atau pengesampingan perkara menjadi pilihan yang semestinya disiapkan kejaksaan selain mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkembangan Pengusutan Kasus Mafia Pajak Gayus

Mabes Polri akan mengumumkan tersangka baru dalam pengusutan kasus mafia pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan. Seorang jenderal bakal menjadi pesakitan baru dalam skandal yang melibatkan jejaring PNS pajak, pengacara, dan polisi itu. "Saya mendengar akan diumumkan dalam satu dua hari ini," kata Dr Chairul Huda, staf ahli bidang hukum pidana Kapolri, kemarin (25/4).

IBARAT olahraga tinju, sejak pemutaran rekaman pembicaraan upaya rekayasa terhadap Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah di Mahkamah Konstitusi, Anggodo Widjojo berupaya memasang double cover di pojok ring. Meski dihujani pukulan bertubi-tubi, Anggodo mampu bertahan sehingga pertandingan tidak berakhir knockout (KO).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan keseriusan dalam menangani dugaan suap terhadap pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina oleh perusahaan asal Inggris, Innospec. KPK sudah mengajukan permohonan cekal atas enam orang yang diduga terkait dengan kasus tersebut.