Dugaan Rekening Rp 95 M Milik Jenderal Bintang Dua
Data Indonesia Corruption Watch tentang dugaan rekening mencurigakan Rp 95 miliar milik jenderal polisi berbintang dua mengusik Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut mempertanyakan mengapa laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa beredar di luar.
Karir mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji diduga akan berakhir lebih dini. Setelah besok (6/5) diperiksa penyidik Bareskrim Polri, peniup peluit kasus Gayus Tambunan itu dikabarkan bakal langsung dijebloskan ke penjara.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh koordinator kuasa hukum Susno, Henry Yosodiningrat, setelah mendapatkan informasi bahwa kliennya itu akan ditahan untuk dimintai keterangan penyidik.
TIDAK munculnya efek jera dari pemenjaraan para koruptor disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kondisi penjara di hampir sebagian lembaga pemasyarakatan yang dihuni koruptor bisa disulap menjadi istana atau hotel.
Ibarat lintasan pacu, Gayus Tambunan dan komplotan hanya sebagian kecil dari jejaring mafioso pajak. Mereka harus sampai ke garis finis untuk menuntaskan ”proyek” pengurasan itu dan titik itu berada pada Pengadilan Pajak.
Dukungan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memasuki kasus-kasus di sektor kehutanan terus mengalir (Kompas, 27/4). Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan secara tegas mempersilakan pengusutan tuntas berdasarkan bukti (Kompas, 16/4).
Panitia Seleksi Komisi Yudisial berjanji untuk bekerja keras memilih calon komisioner yang tangguh dan berintegritas. Yang mereka khawatirkan justru proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa mementahkan calon yang sudah diseleksi.
”Kami berharap anggota KY orang yang tangguh, berintegritas, dan bukan job hunter (pencari kerja),” kata Harkristuti Harkrisnowo, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Yudisial (KY), dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/5).
Tunjangan khusus untuk anggota TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil mencapai Rp 152,9 miliar. Tunjangan khusus yang disetujui Komisi I DPR dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
Hal itu diungkapkan Koordinator Badan Anggaran Komisi I DPR Yorris Rameyai di Jakarta, Senin (3/5). ”Memang ada tunjangan khusus untuk prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil,” kata Yorris. Nilai tunjangan khusus itu mencapai Rp 152,9 miliar.
Mahasiswa Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Yogyakarta
Wakil Presiden Boediono menegaskan, dirinya siap bertanggung jawab apabila dinyatakan bersalah dalam proses hukum atas kasus Bank Century. Penyelamatan Bank Century dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi hebat, seperti terjadi pada 1997-1998.
”Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat atas keputusan ini. Dampaknya baik. Krisis ekonomi parah seperti 1997 tidak terjadi,” kata Boediono setelah memberikan kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (3/5).
Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinilai berpotensi mengkriminalisasi pers. Ada ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan yang perlu diperjelas agar tak menimbulkan perbedaan persepsi dan bisa digunakan untuk menjerat serta membelenggu kebebasan pers.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin menegaskan, dalam laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU tidak dilaporkan soal kemiringan Gedung Nusantara I DPR.
”Dengan ketinggian gedung 99 meter, apabila terjadi kemiringan 7 derajat, (gedung) akan mengalami simpangan (miring) 8 meter. Itu pasti terlihat jelas,” ujar Sumaryanto Widayatin, Senin (3/5) di Jakarta.
