Terkait Kasasi Korupsi, Partai Masih Tunggu PK

Pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR asal Partai Demokrat As'ad Syam tak bisa dihindari. Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi PLTD Unit 22 Sungai Bahar, Jambi, itu tidak menghalangi pemrosesan pemecatannya dari keanggotaan dewan.

Hasil Survei Pilkada

Politik uang selalu marak pada setiap pilkada. Apakah itu mengganggu publik? Survei ternyata menunjukkan sebaliknya. Hasil survei yang dilakukan Universitas Paramadina bersama Pride Indonesia menunjukkan bahwa persentase keinginan warga yang paling tinggi adalah agar pasangan calon memberikan uang kepada mereka.

Tidak terbantahkan, korupsi benar-benar menjadi ancaman laten terhadap keberlangsungan negeri ini. Agar bahaya itu tidak mudah hilang dari ingatan, aturan hukum menambahkan predikat ”baru” bagi korupsi, yaitu sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Tidak berhenti sampai di situ, melihat dampak buruk yang ditimbulkannya pada sisi kemanusiaan, sejumlah kalangan tidak pernah ragu menyebut korupsi sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Pengakuan Andi Kosasih dalam Sidang Sri Sumartini

Lanjutan persidangan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini kembali memunculkan kejutan. Andi Kosasih yang kemarin (10/8) dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan adanya aliran dana Rp 100 juta ke Brigjen Pol Edmond Ilyas, yang kala itu menjabat direktur II Ekonomi Khusus (eksus) Bareskrim Mabes Polri.

Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alat Rontgen

Setelah sebelumnya absen dari jadwal pemeriksaan, mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari kemarin (9/8) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siti dimintai keterangan terkait dengan kasus korupsi pengadaan alat rontgen portabel untuk pelayanan puskesmas di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes (sekarang Kemenkes) tahun anggaran 2007.

KPK - Men BUMN Jemput Bola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti rendahnya tingkat pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) di kalangan pejabat BUMN (badan usaha milik negara). Bekerja sama dengan Kementerian BUMN, KPK akan berupaya menjemput bola.

Dua institusi itu bakal bertandang ke BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan penyadaran. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target 100 persen pelaporan LHKPN pejabat BUMN pada 17 Agustus mendatang.

Lembaga DPR yang selama ini banyak mendapat sorotan tajam dari publik, ternyata, bukan lahan korupsi terbesar di negeri ini. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua berpandangan, lembaga pemerintahan alias eksekutif justru menjadi lahan paling subur.

"Selain memang dana terbesar ada di sana, gaji mereka sebagai aparatur negara terlalu kecil,'' ujar Hehamahua dalam diskusi di Kantor Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, Jakarta, kemarin (9/8). Dia menyatakan, pendapatan resmi PNS di negeri ini masih sangat rendah untuk masa-masa seperti sekarang.

Jaksa Akan Hadirkan Pemberi Motor Harley

Pupus sudah harapan Kompol M. Arafat Enanie, terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, agar perkaranya tidak dilanjutkan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi (keberatan) penyidik kasus Gayus itu sehingga sidang harus dilanjutkan.

''Sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi," kata Haswandi, ketua majelis hakim, dalam pembacaan putusan sela kemarin (9/8).

Sidang Kasus Gayus

Nama jaksa Cirus Sinaga cs semakin santer disebut terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Tengara itu menyusul keterangan Kompol Arafat Enanie dalam persidangan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini. Majelis hakim pun didorong untuk menghadirkan Cirus dan jaksa lain yang disebut sebagai saksi.

Tengarai Rawan Penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti salah satu aturan pemerintah yang rawan korupsi. Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut mempersoalkan rumusan revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengungkapkan, ada beberapa poin dalam keppres tersebut yang rentan menimbulkan tindak pidana korupsi.

Salah satunya, pengertian darurat yang tercantum dalam pedoman pengadaan barang dan jasa di lembaga Negara.