Menyangkut produktivitas legislasi, DPR periode 2009-2014 mengulang kesalahan setahun pertama DPR periode 2004-2009. Pada tahun 2010, DPR dan pemerintah menuntaskan 16 rancangan undang-undang. Sementara pada 2005 hanya 14 RUU yang bisa diselesaikan.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/3), kinerja legislasi DPR sangat kontras dengan fungsi pengawasan yang terlihat masif. Tercatat DPR sudah membentuk 32 panitia kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Senin (14/3), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Bupati Langkat, Sumut, tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 98,7 miliar.

Dalam sebulan terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memvonis empat pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diputus bersalah melakukan korupsi, yakni mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie, mantan Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Ditjen Pajak Maruli Pandapotan Manurung, penelaah keberatan Humala Leonardo Napitupulu, serta pelaksana keberatan Gayus Halomoan Tambunan.

Bahasyim divonis 10 tahun penjara, Maruli 2,5 tahun, Humala 2 tahun, dan Gayus 7 tahun penjara.

Pemerintah berkomitmen memperluas akses keadilan bagi rakyat. Sejumlah langkah dilakukan, antara lain, penerapan teknologi informasi agar pengelolaan perkara makin efisien, mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bantuan hukum untuk masyarakat, menyelenggarakan sidang keliling hingga di daerah terpencil, serta pembebasan biaya beperkara bagi masyarakat tidak mampu.

Partai Amanat Nasional memutuskan menolak pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat. PAN menilai tidak ada akuntabilitas dan transparansi dalam rencana pembangunan gedung senilai lebih dari Rp 1 triliun tersebut.

”Muncul kesan ada pihak tertentu yang diuntungkan dalam rencana pembangunan gedung itu. Akibatnya, rencana tersebut terlihat dipaksakan terlaksana dengan cara yang tak transparan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno, Senin (14/3) di Jakarta.

Penanganan dugaan kasus mafia hukum dan mafia pajak oleh Kepolisian Negara RI dinilai mulai melorot atau mandek. Instruksi presiden untuk mempercepat penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak menjadi kurang efektif untuk membongkar dugaan kasus mafia pajak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki di Jakarta, Senin (14/3). ”Penanganan kasus memang terkesan mandek dan tidak jalan. Sejak awal penyidik tidak mengusut pihak penyuapnya,” kata Teten.

Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pemerintah China dalam upaya menangkap koruptor yang melarikan diri di kedua negara. Kedua negara juga bakal saling membantu untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan koruptor.

Hal itu dikatakan Ketua KPK Busyro Muqoddas setelah menerima kunjungan delegasi China yang diketuai Wakil Komisioner Ning Yan Ling, Senin (14/3). ”Kami akan saling mem-back up untuk menangkap dan mengembalikan koruptor yang lari ke kedua negara, termasuk mengembalikan aset yang dibawa lari,” ujar Busyro di Gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengintensifkan penyidikan kasus korupsi di badan usaha milik negara, PT PLN, dengan kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono, Jumat (11/3).

Eddie adalah tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan Customer Information System/Rencana Induk Sistem Informasi PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mempersilakan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal pembangunan gedung baru DPR yang menuai kontroversi. Priyo mengatakan, pembangunan gedung baru diperlukan, sepanjang tidak terlalu berlebihan.

Priyo mengungkapkan hal tersebut seusai pembukaan musyawarah nasional Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/3). Priyo mengatakan bahwa gedung baru tetap dibangun sesuai dengan yang telah diputuskan.