Komisi Yudisial (KY) menyambut positif langkah Mahkamah Agung (MA) yang akan menerapkan sistem kamar pada September 2011. Namun, MA diharapkan menerapkan sistem kamar dengan melihat jumlah perkara.

”Pembagian kamar harus sesuai kebutuhan, salah satunya jumlah perkara yang masuk,” tegas Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Jika jumlah perkara tidak diperhatikan dalam pembentukan kamar, akan terjadi ketimpangan, sebab ada kamar yang jumlah perkaranya menumpuk dan ada kamar yang perkaranya sedikit.

Untuk kedua kalinya Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nazaruddin yang kabur ke Singapura kembali berkelit bahwa dia akan memenuhi panggilan KPK jika kesehatannya sudah pulih.Ke mana arah kasus ini dan apa dampaknya bagi PD?

Tak mudah bagi partai dan sejumlah petingginya untuk melepaskan diri dari penyanderaan oleh Nazaruddin, bahkan ini ujian terberat

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Selama masa PSB (Penerimaan Siswa Baru) tahun ajaran 2010/2011 ICW, APPI dan masyarakat sipil lain telah menerima pengaduan dan pantauan kasus sebanyak 46 kasus. Dari 46 kasus tersebut kasus terbanyak adalah pungutan liar. Sekolah dengan berbagai alasan telah menggunakan momen PSB untuk menarik pungutan dari berbagai siswa. Pungutan tersebut antara lain untuk uang pendaftaran, uang bangunan, seragam, buku pelajaran dan lain sebagainya.

Bersama jaringan kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan di 12 provinsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka posko pengaduan proses penerimaan siswa baru (PSB). Posko ini merupakan sumber informasi dan pengaduan bagi orang tua siswa, sekaligus menyediakan bantuan advokasi kepada orang tua siswa yang menghadapi kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas adalah empat tahun. Putusan ini ditegaskan dalam sidang pleno pembacaan putusan atas pengujian UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Senin (20/6/2011).

Penyidik tidak dapat mengajukan dua tersangka ke meja sidang sebelum audit selesai. Sedangkan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan kesulitan menghitung kerugian korupsi pengadaan fasilitas laboratorium dan alat pendidikan di kampus Akademi Pariwisata (Akpar) Makassar. Pasalnya, terdapat pekerjaan yang tidak tercantum, tapi dilaksanakan dalam proyek anggaran 2009 itu. "Ada pemasangan instalasi listrik yang tidak direncanakan. Itu yang tidak tercatat dalam proyek ini," kata Iman Achmad Nugraha, Kepala Bidang Investigasi, saat dihubungi kemarin.

Memasuki hari ke-20, sudah 127 orang mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Achmad Ubbe, sekretaris panitia seleksi calon pemimpin KPK, jumlah itu masih bisa bertambah pada hari terakhir pendaftaran. "Pendaftaran ditutup pada Senin ini. Ada kemungkinan jumlah pendaftar membeludak," ujar Achmad saat dihubungi, Sabtu lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Jasin mengatakan KPK segera menggelar rapat untuk membicarakan kesediaan Ketua Tim Pencari Fakta Partai Demokrat, Jafar Hafsah, untuk memberi keterangan soal dugaan aliran dana suap wisma atlet SEA Games. "Akan kami rapimkan (gelar rapat pimpinan) dulu," kata Jasin melalui pesan pendek kemarin.

Setelah Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin, satu lagi politikus Partai Demokrat menjadi sorotan, yakni Max Sopacua.

Kemarin Firman Wijaya, pengacara terpidana kasus pengadaan alat roentgen, Syafii Muhammad, mengungkapkan kembali keterlibatan mantan presenter itu. Dia juga mempertanyakan kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar kasus korupsi itu.

"Saya tidak melihat keseriusan KPK menuntaskan kasus ini. Terlihat sekali penanganannya tidak transparan," kata Firman kemarin.