Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo (SAM) sebagai tersangka kasus dugaan suap impor Tetraethyl Lead (TEL) tahun 2005. "KPK telah meningkatkan status ini dari penyelidikan ke penyidikan.

KPK telah menetapkan SAM sebagai tersangka," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi di kantornya, Selasa (29/11). Menurut Johan, SAM dijerat dengan Pasal 12 huruf ab dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Komisi antikorupsi, kemarin, juga memeriksa lima mantan pejabat PT Pertamina.

Dugaan korupsi di tubuh manajemen PSIR Rembang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelapornya adalah Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang serta Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Menurut Koordinator Lespem Bambang Wahyu Widodo, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 3 miliar.

Masyarakat diminta memberi pengaduan jika lembaga peradilan korup dan berkinerja buruk seperti menarik pungutan liar. Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) membuka layanan bagi masyarakat yang ingin mengadu. ''Untuk informasi dan pengaduan dapat menghubungi kami di 0811321627,'' kata Dirjen Badilum Cicut Sutiarsa, Selasa, (29/11).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara terhadap mantan dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), Soemino Eko Saputro.

Dia  dinilai hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengangkutan 60 unit kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, pada 2006-2007.

BUNTUT penangkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Akhmat Zaenuri memunculkan penilaian KPK turun derajat dalam menangkap koruptor. Pada penangkapan pejabat itu KPK menemukan barang bukti uang ”hanya”  Rp 40 juta dalam 21 amplop, meskipun hari berikutnya menemukan Rp 500 juta di ruang kerja Sekda. Pejabat itu mengatakan dirinya tidak merasa menyimpan atau menaruh uang sebesar itu di ruangannya (SM, 28/11/11).

KEKUASAAN penuh legislatif dalam menyusun anggaran yang minim transparansi kepada masyarakat merupakan cikal bakal lahirnya mafia anggaran. Fenomena itu bukan hanya di DPR melainkan ditiru banyak daerah, termasuk oleh DPRD Kota Semarang, baru-baru ini. Penangkapan Sekda Kota dan dua anggota DPRD oleh KPK menambah deret panjang jaringan mafia anggaran.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki rekening tidak wajar.

Berbagai kalangan mendukung wacana yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk membangun kebun khusus bagi para koruptor.

Pengajuan surat permohonan aktif kembali Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dinilai sebagai hal yang keliru.

MENJELANG HUT Ke-40 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 29 November 2011, jajaran PNS di Kota Semarang mendapat ”musibah”. Kamis (24/11) Sekda Kota, pejabat karier tertinggi, bersama dua anggota DPRD, ditangkap KPK terkait dengan suap pembahasan RAPBD 2012. Ketiganya kini menjadi tersangka.

Padahal Sapta Prasetya organisasi jelas menyebutkan bahwa Korpri wajib mengabdi kepada kepentingan rakyat. Anggota korps itu pasti ingat tatkala kali pertama masuk jajaran pegawai negeri mengucap sumpah tidak akan menerima dalam bentuk apapun hadiah, apalagi uang suap.