Pengawasan Politik Uang dalam Kampanye

Pengalaman dalam pemilu 2004 dan 2009 money politics dilakukan melalui penggunaan uang secara langsung oleh kandidat untuk mempangruhi pemilih.

Pengawasan Dana Kampanye Pemilu

Dalam konteks korupsi politik, persoalan dana kampanye menjadi alat konfirmasi apakah posisi-posisi baru yang dihasilkan oleh Pemilu berpotensi menciptakan mekanisme politik yang bersih atau sebaliknya, justru tersandera oleh praktek-praktek korupsi akibat kooptasi pemodal politik yang sangat dominan dalam pemilu.

Pengawasan Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Dalam hal Penggunaan Fasilitas Langsung, modus pelanggaran yang terjadi antara lain: penggunaan kendaraan dinas dan biaya perawatannya; penggunaan rumah dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan kampanye; penggunaan kantor-kantor pemerintah dan kelengkapannya untuk kegiatan kampanye, dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu

Mendorong Pemilu Berintegritas

Korupsi politik adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya untuk melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan (Hodess, 2004: 11).

RUU KUHAP 2013

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pindana 2013

RUU KUHP 2013

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana 2013

Pemerintah Inggris dan Uni Eropa perlu waspadai Perusahaan asal Indonesia yang lakukan penggelapan pajak, korupsi dan pencucian uang pada sektor kehutanan dan perkebunan
Pernyataan Pers
 
Chatham House sebuah lembaga think tank independen bidang hubungan internasional yang terkemuka di Inggris mengadakan Workshop "Kejahatan Keuangan di Sektor Kehutanan – pada hari Senin 24 Februari 2014 , di London, United Kingdom.
Hanya 14 Pasal, DPR Harus Segera Bahas Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban


Koalisi Perlindungan Saksi

Siaran Pers

Hanya 14 Pasal, DPR Harus Segera Bahas

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

No: 1/II/Koalisi Perlindungan Saksi/Indonesia/2014

UNCAC: Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi

Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi

Oleh Muhammad Yusuf (PPATK)

National Workshop, 18 Februari 2014
 
Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia
Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi
UNCAC: POLRI - Kerjasama dengan BPK/BPKP dalam Lidik dan Sidik Tipikor

Kerjasama dengan BPK/BPKP dalam Lidik dan Sidik Tipikor

Oleh POLRI

National Workshop, 18 Februari 2014
 
Kajian Penerapan UNCAC di Indonesia
Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Delik Korupsi
Subscribe to Subscribe to