Audit dana kampanye merupakan salah satu cara jitu untuk membangun keterbukaan dan pertanggungjawaban dana kampanye.

Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 mensyaratkan laporan dana kampanye peserta pemilu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

Lagipula, audit dapat mencium dan menemukan pelanggaran dalam dana kampanye oleh partai politik peserta pemilu. Untuk itu, maka prosedur dan teknis audit harus diperkuat.

Proses audit idealnya merupakan alat untuk memeriksa kebenaran laporan dana kampanye parpol.

Pengalaman yang luas di berbagai organisasi internasional dan nasional, baik dalam urusan pemerintahan, swasta maupun lembaga masyarakat, membuat lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), dan peraih Master of Art dalam Kebijakan Publik dari Universitas Sheffield, UK ini memahami dengan baik apa yang menjadi kebutuhan sebuah kota maupun masyarakatnya.

Bersih2014.net adalah portal calon legislatif layak pilih yang diseleksi bersama oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat sipil, yaitu: KontraS, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria, Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan Indonesia Corruption Watch. Bersih 2014 mendukung para caleg bersih dari berbagai partai ini dapat memenangkan kursi pemllu legislatif, untuk mewujudkan cita-cita mereka bagi masyarakat—tentunya tanpa korupsi.

Partai politik peserta pemilu masih marak melakukan politik uang. Hasil pemantauan ICW di 15 provinsi menunjukkan uang, barang, dan jasa, masih dijadikan alat mendulang suara pada masa kampanye.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama 15 lembaga jaringan anti korupsi bekerja sama melakukan pemantauan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara yang kerap terjadi dan mengancam integritas pelaksanaan pemilihan anggota legislatif 9 April 2014. Pemantauan ini dilakukan di 15 propinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
 

Pria yang bernama lengkap Mansur M Yahya lahir pada 10 Maret 1975 di desa Tampiala, Dampal Selatan, Toli-toli, Sulawesi Tengah merupakan pejuang agraria. Bung Mansur alias ‘Anchu’ adalah serjana pertanian dari Universitas Tadulako. Pada saat masih mahasiswa bung Mansur pernah menjadi ketua Badan Permusyawaratan Mahasiswa (BPM) dan bergabung dengan kelompok Front Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah (FMIST). Pada 2005 bung Mansur menjadi Konsorsium Pambaruan Agraria (KPA) wilayah Sulawesi Tengah dan tahun 2009 dipercaya menjadi Dewan Nasional KPA.

Sebanyak 19,4% pemberian Kartu Jakarta Pintar salah sasaran. Orang tua murid mengeluh pendataan KJP kurang akurat. Sebagian juga mengeluhkan dana KJP sulit dicairkan, dan masih ada yang mengalami proses birokrasi berbelit-belit dalam mendapatkan KJP.

Riset ICW menemukan sebanyak 19,4% penerima Kartu Jakarta Pintar salah sasaran, dari keseluruhan 405 ribu penerima KJP tahun 2013. Inilah temuan utama ICW melalui pemantauan KJP 2013 lewat Kartu Pelaporan Penduduk atau lazim disebut Citizen Report Cards (CRC) dengan metode survei kuantitatif.

Hetifah Sjaifudian: Perempuan Harus Bartisipasi Dalam Dunia Politik

Dr. Ir. Hetifah, MPP adalah mantan aktivis kampus dan lama bergelut dalam berbagai organisasi civil society. Hetifah pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa serta Ketua Ikatan Alumni Planologi ITB, dan merupakan salah satu pendiri AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Perkumpulan Inisiatif, serta B-Trust Advisory Group untuk Reformasi Kebijakan Publik dan Tata Pemerintahan.