Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Bambang Purnomo, Rabu (18/8), dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi ahli perkara korupsi dana Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan terdakwa lima direktur anak perusahaan Grup Gramarindo. Di antara sejumlah keterangannya, Bambang mengatakan, para terdakwa tersebut hanya sebagai korban dari tindakan aktor intelektual Maria Pauliene Lumowa sebagai bos mereka, dan aktor intelektual pejabat BNI itu sendiri.

Hingga kemarin, keuangan KPUD Kota Malang terus diblejeti tim Bawasprov Jatim. Tim yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu akan bertugas hingga 20 Agustus.

Sikap DPRD Kota Malang yang ngotot akan merevisi dan mem-PAK yang kali kedua APBD 2004 akhirnya pecah. Sikap itu terkait dengan ketegasan Wali Kota Peni Suparto yang menolak PAK II. Alasannya, PAK II tidak lazim dilakukan dalam pemerintahan.

Menjelang masa akhir jabatannya, anggota DPRD Kota Malang mulai ngotot untuk mendapatkan uang purna tugas. Kemarin, para wakil rakyat ini melakukan koordinasi perpisahan dengan Wali Kota Malang Peni Suparto. Tujuannya, agar uang purna tugas mereka segera dicairkan. Namun, permintaan mereka ditolak oleh Peni karena dianggap tidak sesuai dengan asas kepatutan dan aspirasi rakyat.

Kejaksaan Negeri Bandung tidak akan mengenakan sanksi kepada Kepala Sub-Seksi Eksekusi Doddy BK atas kaburnya terpidana kasus korupsi Setia Gunadi saat akan dilakukan eksekusi. Sebab, saat itu terpidana datang dengan niat baik.

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2001, Rabu (18/8), diisi dengan pembacaan eksepsi oleh tim kuasa hukum dan para terdakwa. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum menyatakan keberatannya atas surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum.

Dalam dua tahun ke depan, sebuah lembaga baru diintrodusir oleh pemerintahan transisi pasca-Orde Baru. Lembaga itu diberi nama Komisi Yudisial, sebuah lembaga yang punya tugas pokok mengusulkan nama calon hakim agung dan ikut memantau perilaku para hakim. RUU Komisi Yudisial telah disepakati DPR dan pemerintah, 15 Juli 2004.

Untuk mencegah terjadinya praktik sogok-menyogok dan pemerasan di dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, Departemen Kehakiman dan HAM mencanangkan kampanye bebas peredaran uang di dalam lapas/rutan.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan memanggil kembali saksi pelapor kasus penipuan yang diduga dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Agung Imam Sumanto.

Peraih penghargaan Tasrif Award, Putu Wirata Dwikora, malah menghibahkan hadiah yang diperolehnya, dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia, 7 Agustus lalu. Seperti diketahui, selain mendapat penghargaan, Ketua Bali Corruption Watch (BCW) itu juga berhak mengantongi uang tunai Rp 2,5 juta. Namun, dana itu dia hibahkan untuk yayasan dan lembaga pers di Denpasar. Rincianyya, diserahkan untuk Anova (yayasan korban bom Bali) dan AJI Denpasar masing-masing Rp 750 ribu dan Rp 500 ribu diserahkan bagi warga Kerandan, Culik Karangasem. Sedang Rp 500 ribu sisanya, digunakan untuk publikasi ucapan terima kasih di berbagai media massa di Bali. Kami putuskan bersama, dana hadiah Tasrif ini disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan lembaga yang telah ikut mendorong perjuangan memberantas KKN. Karena penghargaan saja merupakan dukungan yang luar biasa buat kami dan kawan-kawan, kata Wirata. Khusus untuk korban bom Bali, dana itu dia serahkan kemarin di markasnya, jalan Raya Pemogan Denpasar.