Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin menangkap Sutji Darmono, Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta, karena dugaan terlibat kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum.
Nilai saldo rekening perwira tinggi Polri yang ditemukan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan (PPATK) bervariasi, mulai Rp3 miliar hingga Rp800 miliar.
Kalau gaji tidak dinaikkan, terjadi pendapatan riil yang menurun, kata Kalla.
Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah.
(Mahatma Gandhi)
Hasil kajian terhadap fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2004 menunjukan bahwa NAD menempati urutan ke enam terbesar wilayah yang paling banyak terjadi praktek korupsinya, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Setidaknya terdapat 22 kasus korupsi yang terjadi di berbagai wilayah NAD, dengan berbagai variasi aktor, modus dan tingkat kerugian negara yang ditimbulkannya. Penilaian itu didasarkan pada beberapa sumber data utama, yakni pemberitaan di media massa dan laporan masyarakat. Barangkali maraknya praktek korupsi yang terjadi di NAD tidak bisa dilepaskan dari persoalan tiadanya kepastian hukum dan tertib birokrasi yang dikombinasikan dengan besarnya alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari berbagai sumber pendanaan, khususnya yang terkait dengan program bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur.
Hukum di negeri ini sungguh memihak. Mirisnya bukan kepada kebenaran, melainkan memihak kekuasaan. Jabatan, posisi, uang, titel, harga diri, harta benda, nafsu serakah seringkali mudah menekuk lutut para pengadil. Bahkan untuk tidak berbohong pun
Puluhan orang dari LBH BUMN kemarin mendatangi Gedung Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Mereka berunjuk rasa sekaligus menanyakan penanganan dugaan kredit macet Bank Mandiri dan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dinilai lamban.
Besaran dana tunjangan kegiatan atau uang lelah untuk 28 anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 3,5 miliar baru muncul dalam surat Gubernur Banten. Angka Rp 3,5 miliar itu tidak pernah dibicarakan dalam pembicaraan lisan antara Koordinator Panitia Anggaran DPRD Muslim Jamaludin dan eksekutif.
Aset yang disita pemerintah dalam kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menurut Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Teten Masduki, harus diwaspadai validitas nilainya. Sebab patut diduga mayoritas aset itu bodong, alias bernilai sangat rendah, atau bahkan fiktif.
Pungutan liar untuk pembuatan akta kelahiran di Depok mencapai hingga lebih dari seratus ribu rupiah setiap lembarnya. Oknum yang menyediakan jasa pembuatan akta kelahiran berongkos mahal tersebut bermain mulai di tingkat RT, kantor kecamatan, Kantor Catatan Sipil, hingga rumah sakit bersalin. Padahal, retribusi resmi sesuai dengan peraturan daerah setempat yaitu sebesar Rp 25.000.
