Pemberantasan korupsi dalam sistem peradilan yang sarat praktek mafia peradilan sesungguhnya bak mimpi di siang bolong. Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan membumihanguskan korupsi di peradilan, dengan memutus rantai kenikmatan para pelaku mafia peradilan: the real terrorists.
Koalisi Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan genset untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Kendari dan Konawe senilai Rp 20,8 miliar yang selama ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sultra.
Ada beragam istilah yang memakai kata 'pagar'. Orang Jawa Barat memakai istilah 'pagar desa' untuk menyebut pembantu penjaga keamanan desa. Ada pula 'pagar sua', yaitu pagar sekatan di antara dua ekor kerbau yang hendak diadu. 'Pagar ayu', barisan penerima tamu yang terdiri dari perempuan-perempuan cantik. 'Pagar langkan', tembok penutup lorong yang dibangun di sekeliling candi. 'Pagar bulan', awan yang mengelilingi bulan. 'Pagar betis', penjagaan yang ketat. Dan banyak lainnya.
BUNG Hatta benar, korupsi telah menjadi budaya bangsa ini. Karena itu, wajar jika kian hari kian banyak pelakunya. Sebagai sebuah kultur, masuk akal jika betapa sulitnya memberantas penyakit yang amat menyengsarakan ini.
Kopi Cek Rp 250 Juta Terselip di Kamar Harimau
Kasus suap Rp 5 miliar yang diduga melibatkan ketua majelis yang kebetulan juga Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menjadi bukti betapa parahnya kerusakan pada sistem peradilan di Indonesia. Bagaimana modus suap dan para calo perkara itu beroperasi?
Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan semakin kuat. Bahkan KPK diminta tidak sungkan untuk memeriksa sejumlah hakim agung yang diduga terkait kasus tuduhan suap Rp5 miliar.
Para pengacara senior merasa terusik dengan praktik suap di Mahkamah Agung. Ketua PBHI Hendardi mengatakan, bila ketua MA sudah terindikasi terlibat suap perkara, bagaimana dengan hakim agung yang lain.
Mafia peradilan sudah semakin nyata sepak terjangnya. Bahkan Mahkamah Agung, benteng terakhir penjaga keadilan, sudah menjadi sarangnya. Dapatkah peradilan dibersihkan?
Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Mohamad Taufik belum kunjung disidang. Sebab, berkas perkaranya baru dalam tahap prapenuntutan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 3 Oktober lalu.
Probosutedjo sempat melarang Harini mengikuti Pono.
