Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Antasari Azhar mengaku belum dapat mengeksekusi mantan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 dalam perkara korupsi dana APBD 2002, yang sudah mendapatkan vonis berupa hukuman.
Direktur Sistem Informasi Direktorat Jenderal Imigrasi Hamsuk S Wijaya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (27/12). Sebelumnya, KPK telah memeriksa atase imigrasi di Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia, M Khusnul Yakin.
Target Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan aset Gelora Bung Karno (Gelora Senayan) meleset. Semula tim yang diketuai Hendarman Supandji itu menargetkan penetapan tersangka akhir bulan Desember 2005.
Karena ketidaksiapan penasihat hukum membacakan eksepsi, sidang dugaan korupsi Bupati Morowali Andi Muhammad Abu Bakar yang dijadwalkan Selasa (27/12) terpaksa ditunda. Dalam kaitan itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu menegur keras penasihat hukum karena dinilai tidak serius menangani perkara.
Salah satu agenda utama yang dijanjikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kabinetnya di awal pemerintahan adalah memperbaiki layanan birokrasi dan karena itu diperlukan reformasi birokrasi.
Bersih-bersih aparat di lingkungan Bea Cukai mulai dilakukan Polri. Marsito, kepala Bea Cukai Manado, Sulawesi Utara, ditahan Polda Sulawesi Utara. Diduga, dia terlibat penyelundupan telepon genggam senilai Rp 6 miliar lebih.
Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suyitno Landung makin terdesak. Pengakuannya soal mobil Nissan X-Trail dibantah Ishak. Dia mengaku tidak pernah memesan, apalagi membayar mobil tersebut.
Jaksa kasus korupsi dana hutan tanaman industri dengan terpidana Probosutedjo, I Ketut Murtika, mengatakan baru mengajukan surat permohonan nomor rekening ke Departemen Kehutanan kemarin pagi.
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Tiurlan Hutagaol membenarkan tak ada anggota parlemen yang menjadi calo dana untuk daerah korban bencana alam.
