Patgulipat di Jalur Busway

Sejak awal proyek busway menuai banyak kritik. Tapi, setelah jadi, proyek ini malah mendapat seabrek pujian. Warga meminta pemerintah memperluas jaringan bus khusus itu ke seluruh wilayah Ibu Kota.

Muhayar: Sutiyoso Mesti Diperiksa

Gubernur tidak mengecek surat sebelum tanda tangan.

Bupati Dompu Terancam Dicopot

Bupati Dompu Abubakar Ahmad terancam dicopot dari jabatannya jika ditetapkan sebagai terdakwa dan perkaranya disidangkan di pengadilan. Abubakar diduga terlibat dalam kasus korupsi dana tak terduga Pemerintah Kabupaten Dompu 2003-2005 sebesar Rp 4,6 miliar.

Tersangka Korupsi Mengaku Diminta Setor Uang

Kejaksaan Tinggi Banten membantah tuduhan memeras.

Tim Antikorupsi Selamatkan Rp 2,7 Triliun

Sistem pengelolaan keuangan negara belum jelas.

Korupsi Mandiri; Kejaksaan Harus Hati-hati

Kejaksaan Agung harus berhati-hati menerapkan dakwaan yang dikenakan kepada debitor maupun kreditor dalam perkara korupsi pemberian kredit Bank Mandiri. Kejelian menerapkan aturan yang digunakan akan menghindarkan terulangnya vonis bebas bagi kreditor maupun debitor, seperti perkara pemberian kredit bagi PT Cipta Graha Nusantara.

Harus Ada Mekanisme Pemeriksaan Pejabat Daerah

Pemerintah harus segera membuat sebuah peraturan mengenai mekanisme pemeriksaan pejabat daerah yang diduga melakukan korupsi. Namun, aturan itu juga diharapkan tidak menyurutkan langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Target 15 Perkara Korupsi Diselesaikan dalam 2 Tahun

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditugasi Presiden untuk menindaklanjuti 21 perkara, 10 perkara di antaranya berindikasi tindak pidana korupsi. Tim Tastipikor juga menerima laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada empat badan usaha milik negara serta dugaan tindak pidana korupsi pada Unibank.

Pemerintah Akui Dana Pendidikan Tak Efisien

Kinerja Departemen Pendidikan Nasional dipertanyakan.

Korupsi senayan; Keterangan Yusril Penting

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tengah menunggu kepastian kedatangan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada Senin (19/6). Keterangan Yusril dinilai penting dan sangat menentukan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak guna bangunan Hotel Hilton, yang merugikan negara Rp 1,936 triliun.

Subscribe to Subscribe to