Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Agustus 2016 – Sebanyak 183 Kepala Daerah menjadi tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015. Hal itu didapat dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penanganan kasus korupsi.

“Paling banyak yang berjabatan Bupati,” ujar Peneliti ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta, Minggu 28 Agustus 2016. Berdasarkan pemantauan, selama tahun 2010 hingga Juni 2015, jumlah Bupati yang menjadi tersangka korupsi mencapai angka 110.

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Agustus 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi selama enam bulan pertama tahun 2016. Hasil pemantauan menemukan tunggakan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2016 mencapai 755 kasus.

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Agustus 2016 – Sektor kehutanan dianggap menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Dari sekian penyebab maraknya kerusakan hutan, korupsi dinilai menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh.

Dalam sektor kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 12 kasus korupsi sektor kehutanan. Kasus tersebut melibatkan 35 pelaku yang berasal dari pengusaha, birokrat, kepala daerah, dan politisi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Agustus 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar seminar nasional bertajuk 'Lestarikan Hutan, Jangan Lestarikan Korupsi'. Acara diadakan di Double-Tree Hotel, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan, acara digelar untuk mendiskusikan lebih dalam ihwal persoalan di sektor kehutanan. "Indonesia jangan jadi negara yang dikutuk sumber daya alamnya," ujarnya saat menyampaikan kata sambutan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Agustus 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) yang baru dilantik, Muhadjir Effendy, untuk tidak terus mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Selama kurun waktu dua bulan sejak diangkat, KMSTP menilai Muhadjir telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa diantaranya adalah rencana menerapkan full day school (sekolah sepanjang hari), wacana penghapusan sekolah gratis, dan revitalisasi komite sekolah.

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Agustus 2016 – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Pulau Bangka Sulawesi Utara. Putusan MA tersebut disambut baik oleh Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka.

“Tentunya kami gembira,” ujar Revoldi ‘Didi’ Koleangan, aktivis Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka melalui sambungan telepon, Selasa, 23 Agustus 2016. Ia merasa putusan tersebut patut diapresiasi karena upaya gugatan hukum terhadap usaha tambang di Pulau Bangka telah dilakukan bertahun-tahun.

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Bisa Dijerat Pencucian Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/24/403934/Bisa-Dijerat-Pencucian-Uang

Tempo, Rabu, 24 Agustus 2016

Informasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak dipublikasi secara transparan.

Data jumlah kasus korupsi yang dilaporkan hanya berupa statistik akumulatif per tahun dan tidak tersedia detail kasus korupsi.