Pernyataan Pers Bersama
NURHADI MUNDUR, MOMENTUM PERCEPATAN REFORMASI DAN PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DI MAHKAMAH AGUNG!
Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung pada 28 Juli 2016 lalu mengajukan pensiun dini secara tiba-tiba. Pengunduran diri Sekretaris MA ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas Nama Nurhadi.
POKOK BERITA:
“Anggota DPR Jadi Sumber Kas”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 3 Agustus 2016
POKOK BERITA:
“Jabatan Sekretaris MA Dilelang, KY: Pilih Figur Tanpa Beban”
https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/01/063792421/jabatan-sekretaris-ma-dilelang-ky-pilih-figur-tanpa-beban - Tempo, Senin, 1 Agustus 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Juli 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran anggaran di sektor kehutanan. Hasil penelusuran menemukan bahwa pengawasan pemerintah dalam sektor kehutanan cenderung lemah.
Lemahnya pengawasan negara menyebabkan penerimaan negara dalam sektor kehutanan menjadi tidak optimal. Padahal, jumlah yang bisa masuk dalam penerimaan negara cukup tinggi.
“Ada 1,3 Trilyun yang harusnya bisa jadi penerimaan,” kata Peneliti ICW Siti Juliantari, di Kantor ICW, Kamis, 28 Juli 2016.
POKOK BERITA:
“Buka Kasus Suap Jaksa”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Selasa, 2 Agustus 2016
Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Juli 2016 – Forum Banten Bersih mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 29 Juli 2016. Mereka menyerukan agar Provinsi Banten bersih dari praktik korupsi dan politik dinasti.
“Ada kegelisahan masyarakat Banten tentang dinasti yang korup,” ujar anggota Forum Banten Bersih, Beno Novitneang dalam orasinya di gedung KPK, Jumat 29 Juli 2016.
Menurutnya, saat ini Provinsi Banten telah dikuasai politik dinasti. Dinasti tersebut kembali berusaha dilanggengkan dengan adanya Pilkada Serentak 2017.
Mengiringi proses pembahasan yang dikesankan alot, pada akhirnya pemerintah dan DPR bersepakat dan menyetujui Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahan RUU ini menjadi UU. Rencana pengampunan pajak ini sudah digaungkan sejak tahun lalu berbarengan dengan rencana DPR untuk merevisi UU KPK.
Pada dasarnya korupsi adalah kejahatan kerah putih yang dapat terjadi kapan dan di mana pun sepanjang insentif untuk melakukannya sangat besar. Penyakit ini adalah salah satu bentuk dari gejala penyimpangan kekuasaan yang bisa dilakukan siapa pun dan di sektor mana pun, baik pejabat publik, sektor swasta, maupun di tingkat masyarakat.
POKOK BERITA:
“Pengacara Siapkan Rasuah Rp 500 Juta”
http://koran.tempo.co/konten/
