Berkas perkara dua tersangka letter of credit BNI Cabang Kebayoran Baru dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

I Ketut Murtika, jaksa penyidik kasus dugaan kredit macet Bank Mandiri oleh PT Lativi Media Karya, mengatakan Komisaris Utama PT Lativi Media Karya membayar tunggakan kredit Rp 50 miliar beserta denda Rp 9 miliar pada pekan ini. Namun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji menegaskan pengembalian uang negara tidak menghapus dugaan pidana.

Kejaksaan telah memeriksa Jasman Panjaitan, jaksa penuntut umum kasus dugaan korupsi perubahan kawasan hutan produksi di Padang Lawas, Sumatera Utara. Pemeriksaan itu terkait dengan tudingan D.L. Sitorus, terdakwa kasus ini, yang menyatakan adanya upaya pemerasan oleh jaksa itu sebesar Rp 84,6 miliar.

Rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pemberdayaan Instansi Terkait dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi kian kuat. Meskipun penolakan atas inpres tersebut sudah banyak disuarakan, tampaknya pemerintah tetap menganggap kebijakan itu penting dikeluarkan.

Indonesia Corruption Watch menemukan sebanyak 11 calon hakim agung tidak memenuhi persyaratan administrasi. Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho mengatakan pelanggaran persyaratan administrasi itu berupa masa kerja dan pengalaman di bidang hukum.

Sementara penuntasan kasus pengadaan kendaraan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang senilai Rp 1,35 miliar terkatung-katung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan vonis satu tahun hukuman penjara kepada Bambang Herdadi dalam sidang, Kamis (6/7) kemarin.

Danny dianggap tahu proyek pengadaan alat.

Pelaksana tugas masuk penjara. Pemberi tugas dianggap tak terlibat.

Dia tidak bisa mengelak saat Badan Kehormatan menyodori data.

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (6/7), memanggil Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman untuk menyelidiki kasus pemberian amplop Rp 5 juta kepada anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.