Tudingan bahwa negeri ini sarangnya para penyuap memang ada benarnya. Pasalnya, banyak terbukti pejabat yang terlibat dalam aksi itu hampir di seluruh instansi negara. Kita masih ingat kasus yang menimpa Mulyana, Probo Sutejo, Endin Wahyudin, dan Harini W. Tindakan para pejabat tersebut baru sekelumit di antara banyak kasus suap menimpa pejabat.
Rencana Kejaksaan Agung menayangkan para koruptor dalam tajuk koruptainment, sejenis infotainment, agaknya hanya menunggu waktu.
Tujuh anggota Komisi Yudisial akan memeriksa tempat tinggal dan lingkungan bekerja para calon hakim agung. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menyelidiki lebih jauh latar belakang para calon hakim agung.
Tim penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI pekan ini melimpahkan berkas perkara Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Eddie Widiono dalam kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Borang, Sumatera Selatan. Namun, penyidik tak menyertakan keterangan saksi kunci, David MacDonald, Manajer Magnum Power sekaligus komisaris PT Guna Cipta Mandiri.
Puluhan pengusaha parsel kemarin berunjuk rasa ke Kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mereka menuntut KPK agar mengklarifikasi larangannya soal pemberian parsel. Sebab, larangan tersebut dianggap mematikan bisnis parsel.
Indofarma juga melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Pemeriksaan dugaan kasus korupsi pembangunan sintelban lintasan atletik di Universitas Negeri Medan harus profesional, tanpa adanya unsur pemaksaan. Kejaksaan sangat didambakan untuk melaksanakan kewajibannya mengungkap dan menuntut setiap orang yang yang melanggar hukum.
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang nekat menerima parsel Lebaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan tindakan beberapa pihak yang berupaya memanfaatkan mekanisme pengaduan tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Menurut Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Lambok Hutauruk, sebagian besar pengaduan masyarakat soal korupsi ternyata tidak valid. Lima puluh persen lebih laporan korupsi politis, ujarnya kemarin.
