Dugaan keterlibatan Hasto dalam praktik suap pengganti antar waktu (PAW) DPR RI merupakan informasi lama yang berkembang saat adanya penetapan tersangka mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Request for Interest
Reviewer dan Editor Modul Akademi Antikorupsi
Application Deadline: 6 Januari 2025
Pengantar
Sidang lanjutan sengketa informasi publik antara ICW melawan Polri terkait dokumen pengadaan gas air mata senilai Rp700 miliar tidak menemukan titik terang. Polri bersikeras menutup informasi yang seharusnya menjadi hak publik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan pemantauan pada kampanye pada Pilkada Jakarta 2024. Hasil pemantauan yang dilakukan pada 65 titik yang tersebar di wilayah Jakarta menemukan sedikitnya tujuh bentuk dugaan pelanggaran kampanye.
INDONESIA tengah menghadapi ujian berat di tengah gempuran tiga tantangan besar: pemberantasan korupsi, kualitas demokrasi, dan dampak krisis iklim. Tiga tantangan besar ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, namun saling berkaitan dan memperburuk satu sama lain.
Baca selengkapnya dalam Zine Volume 3
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPU tidak memberikan cukup ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penghitungan suara Pilkada 2024. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kecurangan berupa manipulasi suara yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilihan.
Klub Jurnalis Investigasi (KJI) merupakan wadah kolaborasi antikorupsi lewat liputan jurnalistik investigasi yang terbentuk sejak tahun 2019. Sebagai sebuah kolektif, kelompok jadi salah satu upaya publik dalam membongkar skandal dugaan korupsi, kejahatan pejabat publik, sekaligus kampanye antikorupsi lewat pendekatan pengungkapan kasus yang terkait kepentingan publik. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2024 KJI meluas ke beberapa daerah dan berdampak
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maraknya kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 yang terkait kasus korupsi.
Politik elektoral, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah, hanya sekadar formalitas demokrasi untuk mencari perpanjangan tangan kekuatan bisnis yang mengendalikan kebijakan. Ini tergambar dalam rangkaian Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah serentak. Hampir seluruh calon yang bertarung dalam proses elektoral tersebut didukung sepenuhnya oleh pebisnis ekstraktif, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak akan pernah bebas dari konflik kepentingan.
